DEPOKPOS – Langkah berani Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam menggelontorkan dana Rp200 triliun untuk memperkuat penyaluran kredit perbankan menjadi sinyal kuat kepercayaan pemerintah terhadap sektor keuangan nasional. Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memicu lonjakan optimisme di pasar modal.
Tak butuh waktu lama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 8.272 poin pada 9 Oktober 2025. Fenomena ini oleh banyak pihak disebut sebagai “Purbaya Effect” — simbol bagaimana kebijakan fiskal yang tepat dan sinyal ekonomi yang jelas dapat menggerakkan psikologi pasar serta membentuk realitas ekonomi baru.
Menurut Dr. Lucky Bayu Purnomo, ekonom dan pakar pasar modal, langkah Kementerian Keuangan tersebut merupakan contoh konkret bagaimana Signaling Theory bekerja dalam praktik ekonomi.
“Sinyal yang kredibel mampu menggerakkan kepercayaan, dan kepercayaan yang kuat mampu mengubah perasaan menjadi kenyataan pasar,” ujar Lucky Bayu, Senin (20/10).
Teori yang diperkenalkan oleh Michael Spence (1973) ini menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih (pemerintah) dapat mengirimkan sinyal kepada pihak lain (pasar) untuk mendorong pengambilan keputusan ekonomi yang lebih efisien.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan Purbaya menjadi bentuk komunikasi fiskal yang tidak hanya berbicara lewat angka, tetapi juga menyampaikan pesan kepercayaan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan berkelanjutan. Lucky menambahkan, pasar tidak hanya bereaksi terhadap data, tetapi terhadap makna di balik data. Ketika pemerintah memberikan sinyal yang jelas, konsisten, dan kredibel, pelaku pasar akan menyesuaikan perilaku mereka bahkan sebelum kebijakan dijalankan.
Hasilnya terlihat nyata: likuiditas perbankan meningkat, penyaluran kredit menguat, dan dunia usaha kembali ekspansif. Semua itu menopang penguatan IHSG hingga menembus rekor tertinggi.
“Dengan fondasi optimisme yang telah terbangun, IHSG berpotensi melanjutkan penguatan dan menguji level 9.100 poin, seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat mencapai 5,6%–6,3%,” tambah Lucky.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sendiri menegaskan optimisme serupa. Ia menyebut bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah saat ini akan terus menopang pertumbuhan pasar modal.
“Saya pikir IHSG akan cenderung naik terus, mungkin 10 tahun lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi, in short—IHSG to the moon,” ujar Purbaya seusai menghadiri Dialog Pelaku Pasar Modal Bersama Menteri Keuangan RI di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (09/10).
Purbaya menyebut Kementerian Keuangan masih memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk memperkuat dan mengembangkan pasar modal Indonesia. Salah satu langkah terbarunya adalah pengalihan likuiditas senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diharapkan dapat memperbaiki struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Likuiditas baru ini baru berjalan kurang dari satu bulan. Tapi mereka (pelaku pasar) sudah bisa menghitung bagaimana arah ekonomi ke depan. Saya pikir, dengan diskusi dan kebijakan yang ada, keyakinan pasar akan semakin kuat,” jelasnya.
Selain kebijakan likuiditas, efisiensi anggaran menjadi pilar penting dari strategi fiskal Purbaya. Ia menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas korupsi.
“Efisiensinya adalah memastikan anggaran dibelanjakan sesuai peruntukannya dan tidak dikorup,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan, efisiensi juga dilakukan dengan memindahkan dana dari kementerian/lembaga yang lamban menyerap anggaran menuju program yang langsung berdampak pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menyoroti bahwa anggaran yang menganggur justru menjadi beban karena pemerintah harus tetap membayar bunga atas dana tersebut.
“Kalau besar-besar nganggur, saya ambil. Karena saya bayar bunga 6%. Setiap Rp100 triliun nganggur, saya bayar Rp6 triliun. Kalau nganggur Rp400 triliun, berarti Rp24 triliun hilang untuk bunga saja. Mending uang itu dipakai untuk hal produktif,” ujarnya lugas.
Fenomena “Purbaya Effect” kini menjadi catatan penting dalam sejarah ekonomi nasional. Ia menunjukkan bahwa kebijakan publik yang kuat, transparan, dan dikomunikasikan dengan baik mampu menjadi katalis kepercayaan kolektif.
Seperti yang pernah dikatakan oleh Dosen saya di Universitas Tazkia pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Bapak Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin), “Kesucian akan menjadi keadilan jika ditopang oleh kekuasaan,” tuturnya sebelum menutup kelas hari itu.
Perkataan beliau mengandung makna mendalam dalam konteks kemajuan ekonomi syariah. Nilai-nilai kesucian dalam ekonomi Islam—seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan—tidak akan berdaya guna jika tidak disertai kekuatan politik dan kebijakan yang menegakkannya. Maka begitu pula dalam kemajuan ekonomi Indonesia, sebaik apa pun tidak akan mampu berjalan optimal tanpa adanya “man behind the gun”, yakni pemegang kekuasaan yang berkomitmen menjalankan prinsip keadilan itu melalui kebijakan nyata.
Ketika pemerintah berbicara dengan data dan keyakinan yang selaras, pasar tidak hanya mendengar—pasar bergerak.
Dalam iklim global yang sarat ketidakpastian, kejelasan arah fiskal dan integritas kebijakan menjadi energi baru bagi perekonomian Indonesia untuk terus melaju menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
(Fadhilah Nur Aisyah Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Tazkia)