Dalam video ancaman yang dikatakan pria yang diketahun bernama Ken Ken itu menyebut ‘ada media langkahi dulu mayat saya neh. Langkahi mayat saya dulu neeehhh. Jangan macem-macem masuk wilayah orang, saya pukul kamu, patah leher kamu. Mampus kamu disini. Jangan macem-macem, aaacchhhh masuk wilayah orang tanpa assalamualaikum, gua pukul neh pake besi ini. Jangan maen-maen kamu. Kamu culik orang-orang saya, gua gorok leher kamu’.

Perlu diklarifikasi, bahwa oknum pria bernama Ken Ken itu bukanlah pengurus dan anggota dari ormas BPPKB, meski dulunya orang tersebut adalah ketua PAC BPPKB Sukadiri sebelum digantikan ketua PAC yang baru bernama bang Pe’i.

“Kami mendukung upaya kepolisian dalam menindaktegas oknum yang mengatasnamakan ormas BPPKB serta melakukan pengancaman kepada awak media dan rekan-rekan wartawan. “Ucap ketua BPPKB PAC Suakdiri melalui keterangan voice notnya, Sabtu (16/5/2026).

Kegaduhan atas ancaman yang diperbuat Ken Ken, Polsek Mauk gerak cepat untuk lakukan upaya-upaya ketertiban masyarakat. Kapolsek Mauk AKP I Nyoman Nariana, S.M., S.Pd., ketika dikonfirmasi, pada Sabtu (16/5/2026) membenarkan telah mengamankan oknum warga bernama Ken Ken.

Desakan dari berbagai organisasi pers dan para media serta wartawan pun mengalir. Melalui Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia mengawal proses pelimpahan terduga pelaku ke Polresta Tangerang.

“Tim kami dari Korwil Kab Tangerang sejak siang tadi, Minggu (17/5/2026) sudah berada di Polsek Mauk. Mereka menunggu kedatangan kami dari pusat dan DPD Provinsi Banten hadir di Polsek Mauk untuk lakukan pengawalan Ken Ken yang akan dilimpahkan ke Polresta Tangerang. “Jelas Ketua umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan melalui keterangan resminya, di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Hingga akhirnya lanjut Opan, pada pukul 02.30 wib dini hari, tepatnya tanggal 18 Mei 2026, Ken Ken berhasil dilimpahkan ke Polresta Tangerang. Penyerahan terduga pelaku langsung diserahkan Kanit reskrim Polsek Mauk kepada Satreskrim Unit IV Polresta Tangerang untuk diproses lebih lanjut.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya untuk Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Indra Waspada Amirullah atas respon cepatnya untuk memproses terduga pelaku pengancaman terhadap rekan-rekan media dan wartawan. Langkah yang diambil Kapolres merupakan langkah “Satya Habprabu”, Setia, Kuat, dan Berani Mengorbankan Diri Demi Kepentingan Negara dan Masyarakat”. Pedoman itu bagi Polri sebagai bentuk tugas dengan profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab. “Ungkap Opan.[]

Artikel Polisi Amankan Pria Ancam Gorok Leher Wartawan di Tangerang pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Sejak dinyatakan Domisioner oleh Yacob utama sebagai pelaksana harian Dewan Pers saat itu, maka Dewan Pers warisan Orde baru tersebut dinyatakan bubar.

para aktifis jurnalis dan para pemikir hebat dari berbagai organisasi kewartawanan telah mengambil sikap untuk mewujudkan kemerdekaan Pers dalam mengkawal agenda Reformasi dan demokrasi sebagai tujuan dan cita-citanya mengembalikan akal sehat dari tirani kekuasaan.

Pembentukan Majelis Pers menjadi tonggak lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan berbagai usulan serta pemantapan profesi, 26 organisasi pers yang membentuk Majelis Pers juga merumuskan beberapa poin kode etik wartawan atau yang sekarang ini disebut kode etik jurnalistik (KEJ).

Sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pers, Ozzy Sulaiman Sudiro menekankan perlu adanya penguatan menjalankan serta memahami Undang Undang Pers itu sendiri.

“Kita bicara faktanya saja, selama ini banyak teman-teman jurnalis dikriminalisasi hingga di meja hijaukan. Persoalan itu muncul karena dewan pers tidak mampu mengakomodir aspek pers. Pedoman kode etik jurnalistik dan UU Pers kerap hanya sebagai simbol. “Kata Ozzy dikutip ketika memberikan paparan diklat kejurnalistikan di Bogor yang digelar oleh Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia tahun 2024 lalu.

Ozzy menilai, dewan pers selalu berpedoman pada UU Siber dan UU ITE. Itu hal yang fatal dalam kemerdekan pers sehingga penyekatan dan diskriminatif terhadap umat Pers terus berlangsung.

Sejak dibentuknya kembali Dewan Pers Independent paska reformasi tahun 1998, Majelis Pers menaruh harapan besar agar dewan pers yang dibentuk kembali memiliki control value dan diyakini dapat merubah tatanan yang telah mengakar selama ini.

Lanjut Ozzy, keterkaitan Majelis Pers dalam proses sejarah pers paska reformasi tidak bisa dikaburkan atau dihilangkan. Dia menjelaskan terbentuknya Majelis Pers atas dorongan dari berbagai pihak agar terciptanya dan terjaganya marwah Pers Indonesia kedepan.

Ozzy juga menyebut Majelis Pers wujud dari rasa empati terhadap perkembangan pers di Indonesia. Atas kesepakatan 26 organisasi kewartawanan saat itu, tepatnya paska reformasi tahun 1998. Disituhlah para organisasi yang diakomodir Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) menarik simpul pentingnya pers Indonesia memiliki Undang Undang, Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers yang Independent.

“Kami sepakat 3 hal itu untuk diperjuangkan oleh Majelis Pers saat itu,” ucap Ozzy.

Namun sepanjang waktu sejak terbitnya UU Pers dan dibentuknya kembali dewan pers independent serta rumusan kode etik wartawan tahun 1999 hingga sekarang, dewan pers menjadi lembaga penganut kekuasaan sehingga tidak ubahnya seperti dewan pers sebelumnya yang telah dibubarkan jaman orde baru.

“Kami melihatnya dewan pers saat ini lebih terpuruk, karena banyaknya penyangkalan, pengaburan dan pembenaran yang dilakukan dewan pers saat ini. “Tegas Ozzy.

Menyikapi problem solving soal kedudukan dewan pers saat ini yang lebih condong berpedoman pada peraturan presiden (Perpres), UU Siber dan UU ITE ketimbang UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka Aktifis pers yang juga sebagai sekretaris eksekutif Majelis Pers dan ketua umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan angkat bicara.

Polemik pers di Indonesia kata Opan berakar dari ketidak profesionalan dewan pers. Lembaga yang berlegal statuta itu lebih mengambil langkah cari aman. Bahkan dewan pers mencoba menarik konstituen dari beberapa organisasi pers untuk dijadikan muatan pembelaannya.

“Kita bicara ril dan sesuai fakta saja, bahwa Kedudukan Undang-Undang (UU) lebih tinggi daripada Peraturan Presiden (Perpres). “Tegas Opan di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Lebih rinci dia juga menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) tidak boleh bertentangan dengan UU. Karena Perpres itu dibentuk untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi yakni (UU).

Bukan hanya itu, pergantian ketua dewan pers yang selama ini pun dinilai cacat administrasi. Pemilihan ketua dewan pers yang dilakukan selama ini tidak mengacu pada UU pokok Pers, melainkan melalui Kepres (Keputusan Presiden).

“Jika mengacu pada Pasal 15 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers itu sendiri. Dimana terdiri dari unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno anggota yang sah, bukan ditunjuk oleh pemerintah. “Kata Opan.

Namun dalam hal itu Opan menilai unsur dari wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat internal dewan pers yang ditunjuk menjadi persoalan besar. Unsur-unsur itu tidak dijelaskan secara detail dan tidak mengacu kepada substansinya. Dia berpendapat bahwa itu sebagai akal-akalan bentukan dewan pers yang mengakomodir konstituen-konstituen serta perusahaan-perusahaan Pers yang dinilai menguntungkannya.

Menurutnya, dewan pers telah salah kaprah. Sehingga UU Pers hanya dijadikan simbol dan Perpres dijalankan dengan dibuatnya berbagai aturan dewan pers sebagai penyelenggaraan kekuasaan bersama pemerintah untuk membungkam hak-hak Pers.

“Hal itulah yang mendorong Pers di Indonesia menjadi lemah, dan banyak mengalami intimidasi, diskriminasi, kriminalisasi, bahkan sampai dijerat dengan berbagai polemik hukum yang dibuat-buat. “Ucapnya.

Kondisi saat ini lanjut Opan, melalui Komdigi Dewan Pers seperti penjagal yang telah beralih pada pijakan plat merah, dan tidak lagi bekerja pada azas independent seperti yang diamanahkan Undang Undang.

“Bahkan framing kuatnya, dewan pers menjadi tangan-tangan Pemerintah maupun Politik kekuasaan dengan mudahnya menerbitkan Peraturan Pelaksana (PP) dewan pers. Itu sudah jelas peraturan pelaksana dewan pers adalah produk ilegal, mengingat UU Pers adalah Undang Undang tunggal yang berdiri tanpa adanya peraturan pelaksana. “Ungkap Opan.

Lebih rinci dia mengatakan peraturan dewan pers baik verifikasi media maupun Uji Kompentensi Wartawan (UKW) yang dilakukan dewan pers juga cacat formil. Mengingat tidak ada satu Bab dan Pasal manapun dari Undang Undang Pers mewajibkan hal itu. Namun tugas dewan pers hanya melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan media.

Itulah yang mendorong aktifis pers ini bicara sesuai kapasitasnya agar penataan dan regulasi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers harus kembali ditegakan, dan tidak dikaburkan.

Opan juga menyinggung Pemerintah dan Kepolisan lebih mendengar arahan dewan pers ketimbang konstitusi Undang Undang Pers itu sendiri. Persoalan itulah yang menjadi benang kusut dalam perkembangan pers saat ini sehingga muncul penyekatan ruang kerja Pers di Indonesia.[]

Artikel Kedudukan UU Pers Semakin Tak Berfungsi, Aktifis Pers: Perlu Adanya Kajian Ulang pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Rudik Hartono Dalam keterangannya kepada Pengurus FWJ Indonesia DPD Jawa Timur mengungkapkan Niat hati ingin menyampaikan informasi kepada Kapolres Mojokerto perihal adanya temuan wartawan redaksi Restorasi Hukum di lapangan melalui pesan WhatsAppnya, namun belum ke pokok materi, salam perkenalan Pimpinan Redaksi Rudik Hartono sudah dipatahkan oleh Kapolres dengan menanyakan legalitas medianya.

Berdasarkan keterangan Rudik Hartono, dirinya sempat ditanya Kapolres Mojokerto dengan jawaban *_’Keren Pemred Medol, termasuk produk Kumham, verified dewan pers. Keduanya sudahkah? Jika sudah, hak-hak sebagai wartawan dilindungi UU Pers. Karena Negara hanya kenal asosiasi sperti AJI, IJTI, PWI. Satu lagi, saya pernah di Divkum Polri’_* “Tulis Kapolres Mojokerto melalui pesan whatsApp nya ke Rudik.

Mendapatkan jawaban seperti itu dari Kapolres Mojokerto, Rudik Hartono menyebut bahwa dirinya merupakan salah satu anggota dari Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia DPD Jawa Timur. Namun balasan yang dilontarkan Kapolres justru membuat gaduh dan melakukan framing yang jelas melecehkan organisasi Pers FWJ Indonesia. “Non organisasi profesi ya mas rudik, jika mrp org profesi coba kirim aturan terbarunya ya. “Cibir Kapolres Mojokerto.

Nampaknya Kapolres Mojokerto tidak paham azas fungsi dan tugas Wartawan berikut UU Pokok Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta tentang Kapasitas Organisasi Pers baik itu Dewan Pers, AJI, IJTI maupun PWI, dan lainnya. Kapolres berpandangan bahwa hanya organisasi tersebut yang diakui oleh Negara dan di luar itu bukan Organisasi.

Ketua FWJ Indonesia DPD Jatim, Simon Bunadi menanggapi lontaran kata Kapolres Mojokerto. Menurutnya Kapolres Mojokerto yang saat ini beda dengan Kapolres sebelumnya yang dia kenal. Kapolres sebelumnya selalu santun menanggapi Wartawan dan memberikan arah arahan yang baik, tidak memeta-metakan wartawan baik itu wartawan yang tergabung di Dewan Pers maupun Organisasi pers lainnya.

“Kapolres Mojokerto sekarang terkesan memecah belah wartawan yang ada di Mojokerto. “Kata Simon melalui keterangan pers nya di Jatim, Rabu (13/5/2026).

Lebih rinci Simon Bunadi mengatakan, TIDAK ADA aturan hukum yang mewajibkan wartawan tergabung/terdaftar di Dewan Pers, ini tegas diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam dasar hukum tidak ada satu pasal pun di UU Pers tersebut yang mewajibkan wartawan, organisasi wartawan, atau perusahaan pers wajib mendaftar/menjadi bagian Dewan Pers. Sebaliknya, tugas Dewan Pers adalah melakukan Pendataan, bukan mewajibkan pendaftaran (Pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers). “ungkapnya.

Syarat sah jadi wartawan lanjut Simon cukup (Pasal 1 & 7 UU Pers) yakni melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, Menguasai keterampilan jurnalistik, Mematuhi Kode Etik Jurnalistik, Anggota organisasi wartawan berbadan hukum tidak harus yang terverifikasi Dewan Pers, wartawan di bekali redaksinya KTA dan Surat Tugas dari perusahaan pers berbadan hukum.
​
Lebih lanjut, Bukan syarat wajib UKW/SKW, kartu pers Dewan Pers, atau tergabung konstituen Dewan Pers. Secara hukum, wartawan tidak wajib terverifikasi atau bersertifikat Dewan Pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik, karena kebebasan pers dijamin Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999.”tutup Simon.

Kapolres Mojokerto saat di konfirmasi Ketua FWJI Jatim melakukan jawab muter-muter, pertanyaan yang disampaikan malah di lempar kepada Ketua Umum FWJI Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan memyayangkan seorang perwira Polisi yang katanya pernah di Divkum Polri tidak memahami regulasi dari UU Pers itu sendiri. Bahkan Kapolres Mojokerto terkesan berpedoman pada aturan dewan pers.

“Itu tentunya menjadi citra buruk bagi institusi Polri yang merupakan bagian dari mitra strategi jurnalis. Sebagai pilar ke 4 demokrasi, seharusnya Kapolres Mojokerto dapat lebih memahami regulasi dari UU Pers itu sendiri. Namun perwira menengah polri ini seakan akan menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. “Singgung Opan di Jakarta.

Opan juga menyebut bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata untuk memberikan pemahaman dan pencerahan soal Pers pasca reformasi. Namun lagi-lagi dia kembali melempar ke dewan pers.

“Ini sangat lucu dan terkesan Kapolres Mojokerto anti wartawan. “Ujarnya.

Sebagai aktivis pers, Opan melihat gelagat Kapolres telah menjadi gawang dari organisasi organisasi pers yang berkonstituen dengan dewan pers, atau patut diduga Kapolres Mojokerto menjadi salah satu penjaga gawang dewan pers. Untuk itu, fungsional pers telah dikebiri dan dilecehkan, maka Opan bersama organisasi pers nasional lainnya serta para awak media akan menggelar aksi copot Kapolres Mojokerto dan sekaligus akan melakukan aduan resmi ke Propam Polri terkait adanya penyangkalan profesi pers dan pelecehan profesi wartawan maupun organisasi pers lainnya yang tidak berkonstituen dengan dewan pers.[]

Artikel FWJI Jatim: Kapolres Mojokerto Anti Wartawan dan Diduga Sebagai Konstituen Dewan Pers pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Penyerahan piagam penghargaan itu dikatakan ketua umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan diberikan kepada Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si., selaku Kapolres dan Wawan Fauzi, SE., S.KOM., MM., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang.

“Hari ini organisasi kami telah langsung memberikan penghargaan kepada kedua pejabat di Kota Tangerang. Penghargaan itu berdasarkan hasil penilaian kami selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Tentunya penghargaan yang kami berikan sebagai bentuk humanitas jurnalis dan dukungan terhadap kerja wartawan dalam memperingati Hari Pers Sedunia 2026. ” jelas Opan.

Lebih rinci dia menyebut bahwa kinerja Kapolres Metro Kota Tangerang jelang hari Bhayangkara ke 80 yang jatuh tanggal 1 Juli 2026 dan jelang Hari Lingkungan Hidup sedunia yang jatuh di 5 Juni 2026 menjadi perhatian khusus organisasinya. Penghargaan yang diberikannya pun menjadi fokus penting guna berikan motivasi kedepan.

“Untuk Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Pol Raden M Jauhari dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi diberikan atas apresiasinya menjaga humanitas jurnalis, pengembangan potensi wilayah serta dukungannya terhadap Hari Pers Sedunia tahun 2026. “Ucapnya.

Kapolres Metro Kota Tangerang, KBP Jauhari dalam sambutan penerimaan piagam tersebut diruang kerjanya mengatakan bahwa jurnalis dan Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Metro Kota Tangerang sebagai mata rantai yang tak terpisahkan.

“Piagam ini bentuk kerja nyata kami menjaga sinergitas, humanitas dengan teman-teman jurnalis sekaligus dukungan setiap kegiatan media maupun organisasi pers. Kedepannya, kami selalu berharap FWJI dapat menjaga komunikasi 2 arah yang baik demi terciptanya kondusifitas wilayah. Sekali lagi terimakasih buat FWJ Indonesia, korwil Kota Tangerang dan seluruh keluarga besar Forum Wartawan Jaya Indonesia. “Tegas Jauhari.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Wawan Fauzi. Dia menjelaskan bahwa dirinya belum layak dan masih jauh untuk mendapatkan piagam yang diberikan FWJI. Namun sebagai pejabat yang dipercaya untuk menjaga lingkungan di Kota Tangerang, dia berjanji akan terus berupaya berikan yang terbaik untuk warga dan kotanya.

“Penghargaan ini merupakan anugerah yang diberikan Allah, dan ini suatu apresiasi sekaligus teguran motivasi kami untuk terus melakukan berbagai upaya demi terselenggaranya lingkungan hidup di Kota Tangerang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan pembenahan. “Ungkap Kadis LH Kota Tangerang Wawan Fauzi.[]

Artikel FWJ Indonesia Serahkan 2 Piagam Penghargaan di Kota Tangerang pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Dalam sambutannya Presiden WPO Dr. Bambang Herry Purnomo SH. MH, menegaskan bahwa WPO dan FWJ Indonesia berdiri di panggung yang sama bukanlah sebuah kebetulan, namun percaya bahwa perdamaian dan pers adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

“FWJ Indonesia telah membuktikan bahwa jurnalis bukan hanya pencatat berita. Namun sebagai penjaga denyut nadi demokrasi Indonesia. Dan WPO bangga bisa berjalan bersama kalian di Hari Kebebasan Pers Sedunia ini,” ujarnya.

“Artinya, damai bukan wacana. Damai adalah kerja. Dan kerja pertama perdamaian adalah *menjaga kebenaran tetap hidup,” tambahnya.

Dirinya juga menyinggung beberapa tantangan bersama yang harus dihadapi demi iklim pers yang lebih sehat seperti disinformasi yang lahir lebih cepat dari fakta di lapangan.

Selain itu, menurut Dr. Bambang, ancaman digital yang mengintai jurnalis di lapangan serta tekanan ekonomi yang menggoda independensi ruang redaksi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Karena itulah Word Peace Organization yang memiliki anggota lebih dari 100 Negara dibelahan dunia bersama Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menjawab hal tersebut dengan tiga komitmen bersama.

“Pertama, Press Freedom is Peace Freedom. Bersama FWJI, WPO berkomitmen mengadvokasi perlindungan jurnalis Indonesia dan dunia. Tidak boleh ada lagi wartawan dikriminalisasi karena beritanya,” tegas Bambang.

“Yang kedua adalah Ethical Journalism is Peace Journalism. Kebebasan yang menjadi ruang kerja jurnalis harus sama-sama dijaga dengan mengedepankan marwah, pemberitaan akurat, berimbang, dan tidak memecah belah. Karena pena yang bebas harus juga bertanggung jawab,” tambahnya.

“Dan yang ketiga, Solidarity for Truth. Kebersamaan dalam membela kebenaran, menyajikan fakta akurat berbasis data dan investigasi semata-mata untuk kebenaran,” jelas Dr. Bambang.

Dari peringatan Hari Kebabasan Pers Sedunia ini, WPO dan FWJI mengingatkan Pemerintah/Negara manapun di dunia untuk tidak lagi adanya penyekatan serta ruang pelanggaran HAM terhadap jurnalis.

“Ingat! setiap berita jujur yang kalian tulis dari Indonesia adalah cermin untuk Dunia. Kalau Indonesia damai karena persnya sehat, Dunia ikut damai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Bambang menjelaskan bahwa WPO sendiri memiliki dua jalan menuju damai: jalan panjang dan jalan pendek.

“Sementara jalan panjang adalah konflik mahal dan berdarah. Jalan pendek adalah musyawarah, saling menghargai, hidup berdampingan. FWJ Indonesia dan WPO hari ini memilih jalan pendek. “Jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa WPO dan FWJI memiliki tujuan yang sama yakni Indonesua damai, Dunia damai. Kita semua Citizens of the Earth.

Pers Sehat, Pers Bermartabat

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya yang akrab disapa Opan mengingatkan bahwa di tengah tantangan era digital, perlu adanya dorongan untuk menciptakan ekosistem media Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat.

Kehadiran ekosistem yang kolaboratif dan sinergis itu jelas menjadi sebuah keniscayaan. “Hal yang perlu juga diingat, kolaborasi ini tidak cukup hanya sebuah bentuk seremoni. Tapi harus diikuti dengan kolaborasi aksi menciptakan iklim pers yang sehat,” tegas pria yang akrab disapa Opan ini.

Kepada insan pers, Opan berpesan bahwa pers yang sehat dan bermartabat memiliki ketajaman untuk menyoroti sudut-sudut gelap kekuasaan, mengungkap ketidakadilan yang tersembunyi, dan memastikan bahwa transparansi bukan sekadar jargon politik.

“Pers adalah mata yang bertugas melihat apa yang luput dari pandangan publik dan pers adalah telinga yang setia mendengar keresahan masyarakat. Pers harus mampu menangkap keresahan di akar rumput. Tanpa pers lanjut dia diibaratkan seperti mata yang buta dan telinga yang tuli.

Dalam peringatan Hari Pers Sedunia itu, hadir dewan pendiri, pembina dann penasehat, yakni Puguh Kribo, WS Laoli, Bambang Yudi Baskoro, segenap pengurus Pusat, pengurus Daerah, pengurus korwil Kota / Kabupaten serta para anggota keluarga besar FWJ Indonesia.

Jurnalisme Harus Mampu jadi Jembatan

Sementara Wakil Presiden World Press Organization (WPO) Zona Eropa, Dr. Rabit Sadiku, secara resmi menyampaikan dukungan penuh dan ucapan selamat kepada Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan peringatan Hari Pers Sedunia 2026.

Dalam sambutan resmi yang disampaikan secara virtual dari kantor pusat Zona Eropa, Dr. Sadiku menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang ditunjukkan FWJI dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi jurnalis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia juga menegaskan bahwa peran organisasi pers saat ini menjadi semakin krusial, terlebih di tengah arus tantangan penyebaran disinformasi yang terjadi secara global.

“Kebebasan bagi seorang jurnalis adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran, yang dikemas dalam informasi yang beretika dan mampu mendamaikan dunia,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, di tahun 2026 ini jurnalisme harus mampu menjadi jembatan perdamaian antar bangsa. Informasi yang akurat dan disajikan dengan prinsip etika dipandang sebagai instrumen paling efektif untuk meredam potensi konflik serta menyatukan berbagai narasi demi terwujudnya kesejahteraan bersama.[]

Artikel Presiden WPO: Perdamaian dan Pers Dua Sisi Mata Uang yang Tak Terpisahkan pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

In his official remarks delivered virtually from the European Zone headquarters, Dr. Sadiku expressed his highest appreciation for the dedication shown by FWJI in upholding the dignity and honor of the journalism profession, both nationally and internationally. He emphasized that the role of press organizations is increasingly crucial, especially amidst the challenges of the global spread of disinformation.

Key Message: Ethical Courage

Dr. Rabit Sadiku emphasized that the deepest essence of the journalism profession is not merely delivering news, but is part of a noble humanitarian mission.

“Freedom for a journalist is the courage to convey the truth, packaged in ethical information that can bring peace to the world,” he emphasized.

He further added that in 2026, journalism must be able to become a bridge of peace between nations. Accurate information presented with ethical principles is seen as the most effective instrument for mitigating potential conflict and uniting various narratives for the sake of shared prosperity.

Appreciation from the FWJI Central Executive Board

Meanwhile, FWJI Treasurer, Tri Wulansari, expressed her deepest gratitude and appreciation for the attention and support provided by WPI World and WPO.

“We are deeply honored and proud to receive support and recognition from world-class press organizations such as WPI and WPO. This motivates us to continue improving our performance, maintaining professionalism, and strengthening FWJI’s contribution to the world of press, both domestically and internationally,” said Tri Wulansari in Jakarta, Indonesia.

He hopes that this established synergy can continue to be enhanced, thus creating broader collaboration that benefits the advancement of the journalism profession globally.

International Recognition

This appreciation from the WPO European Zone leadership is concrete evidence of the recognition of FWJI’s existence as a progressive and significantly contributing pillar of press organizations. This support is expected to strengthen the synergy and collaboration between Indonesian journalists and media networks and journalists worldwide, in a joint effort to promote responsible press freedom.

“Once again, congratulations and continued success to FWJI for its dedication and contribution to the commemoration of World Press Day 2026,” concluded Dr. Rabit Sadiku.

About WPO

The World Press Organization is a global journalism organization focused primarily on protecting journalists’ rights, improving professional ethical standards, and developing the capacity and quality of media outlets in various countries.

About FWJI

Forum Wartawan Jaya Indonesia is a press organization in Indonesia that actively advocates for the improvement of professionalism, welfare, and legal protection for journalists in carrying out their journalistic duties and functions.[]

Artikel WPO European Zone Vice President Congratulates FWJI on World Press Freedom Day 2026 pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Dalam sambutan resmi yang disampaikan secara virtual dari kantor pusat Zona Eropa, Dr. Sadiku menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang ditunjukkan FWJI dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi jurnalis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menegaskan bahwa peran organisasi pers saat ini menjadi semakin krusial, terlebih di tengah arus tantangan penyebaran disinformasi yang terjadi secara global.

Pesan Utama: Keberanian Beretika

Dr. Rabit Sadiku menggarisbawahi bahwa esensi terdalam dari profesi jurnalisme bukan hanya sekadar menyampaikan berita, melainkan merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang mulia.

“Kebebasan bagi seorang jurnalis adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran, yang dikemas dalam informasi yang beretika dan mampu mendamaikan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, di tahun 2026 ini jurnalisme harus mampu menjadi jembatan perdamaian antar bangsa. Informasi yang akurat dan disajikan dengan prinsip etika dipandang sebagai instrumen paling efektif untuk meredam potensi konflik serta menyatukan berbagai narasi demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat FWJI

Sementara itu, Bendahara Umum FWJI, Tri Wulansari, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh WPI Dunia maupun WPO.

“Kami merasa sangat terhormat dan bangga mendapatkan dukungan serta pengakuan dari organisasi pers tingkat dunia seperti WPI dan WPO. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga profesionalisme, dan memperkuat kontribusi FWJI dalam dunia pers, baik di dalam maupun luar negeri,” ungkap Tri Wulansari di Jakarta, Indonesia.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi kemajuan profesi jurnalis secara global.

Pengakuan Internasional

Apresiasi yang diberikan oleh pimpinan WPO Zona Eropa ini menjadi bukti nyata diakuinya eksistensi FWJI sebagai salah satu pilar organisasi pers yang progresif dan berkontribusi signifikan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara wartawan Indonesia dengan jaringan media dan jurnalis di seluruh dunia, dalam upaya bersama mempromosikan kemerdekaan pers yang tetap bertanggung jawab.

“Sekali lagi, selamat dan sukses selalu untuk FWJI atas dedikasi dan kontribusinya dalam peringatan Hari Pers Sedunia 2026 ini,” tutup Dr. Rabit Sadiku.

Artikel Wakil Presiden WPO Zona Eropa Sampaikan Ucapan Selamat kepada FWJI di Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Menurutnya organisasi ini menyiapkan arah baru dunia komedi agar semakin berdaya, bergairah, dan memiliki peran strategis bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar hiburan, PaSKI DKI Jakarta optimis menjadikan komedi sebagai kekuatan budaya dan ekonomi kreatif, khususnya dalam menyongsong 5 abad Kota Jakarta. “Kata Mucle di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Sebagai aktris komedi kawakan lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tak pernah kekurangan ide kreatif ini menegaskan komedi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari ekosistem budaya perkotaan. “Jakarta sebagai kota global membutuhkan ruang ekspresi yang sehat, segar, dan mampu menghadirkan optimisme. “Ucapnya.

Lebih rinci, Mucle menegaskan bahwa komedi bukan hanya tontonan. Komedi adalah energi sosial yang bisa menghidupkan suasana, menguatkan budaya, dan membuka peluang ekonomi kreatif. “ujarnya.

Sebagai organisasi yang dipercaya, PaSKI DKI pun mulai menjalin komunikasi dengan berbagai mitra strategis guna menyiapkan program besar dalam waktu dekat untuk program sambut 5 abad Jakarta.

“Menyongsong perayaan lima abad Jakarta, PaSKI DKI Jakarta siap ambil bagian dalam menguatkan identitas ibu kota sebagai kota budaya dan kota sinema. Hal itu menjadi bidikan prioritas Mucle dalam program unggulan berbasis budaya dan industri kreatif.

“Yang pasti peran partisipasi kami untuk menyukseskan Jakarta sebagai kota modern yang tetap punya jiwa budaya dan penuh kreativitas. “Jelasnya.

Mucle juga menjelaskan seniman komedi dari semua Budaya akan dirangkul. Komitmen PaSKI DKI Jakarta tidak diragukan lagi demi mengangkat para seniman komedi dari beragam latar budaya yang hidup di Jakarta.

Keberagaman itu kata dia menjadi nilai kekuatan besar ibu kota. Para pelaku seni komedi akan dilibatkan aktif dalam setiap kegiatan sesuai kebutuhan program yang disusun.

Selain itu, komedi masuk sekolah dan kantor juga menjadi salah satu andalan program PaSKI DKI Jakarta. Gebrakan ini dijelaskan Mucle mulai dari penyiapan pengembangan seni komedi di luar panggung dan layar kaca.

“PaSKI DKI Jakarta akan menggelar workshop serta coaching clinic komedi untuk guru agar proses belajar mengajar lebih humanis dan menyenangkan. “Ulas Mucle.

Tak berhenti disitu, program serupa juga akan menyasar kalangan korporasi dan pemerintahan. “Humor yang sehat bisa mencairkan suasana kerja, memperkuat komunikasi, dan membangun semangat bersama. “Imbuhnya.

Dengan posisi yang strategis, PaSKI selalu menggandeng banyak mitra besar. Dalam rangkaian program menuju 5 abad Jakarta, PaSKI DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan berbagai asosiasi seperti IVENDO, IMARINDO, AELI, Rental Indonesia, serta Backstager. Sinergi itu juga akan dibangun bersama Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata.

Mucle menjelaskan dengan tebar senyum di tengah hiruk pikuk Kota merupakan ibadah yang tak ternilai. Untuk itu PaSKI DKI Jakarta menargetkan pemanfaatan ruang-ruang publik sebagai panggung interaksi masyarakat.

“Di tengah kerasnya ritme kehidupan ibu kota, PaSKI ingin memastikan Jakarta tetap punya ruang untuk tersenyum dan tertawa bahkan di tengah hiruk pikuk kota, kami ingin menebarkan lebih banyak senyum. Karena tiada hari tanpa komedi. “pungkasnya.[]

Artikel PaSKI DKI Jakarta Bergerak Siap Sukseskan Ibu Kota pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Dia menyinggung polemik itu tentunya menjadi presedent buruk dan tamparan telak bagi nama Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dinyatakan wilayah zona hijau pencegahan korupsi. Alih-alih bersih namun luntur akibat kasus tersebut.

Berdasarkan pernyataan KPK. Dugaan suap proyek ijon, eks bupati Ade Kuswara diduga menerima aliran dana gravitasi suap Rp 14,2 miliar dari Desember 2024 hingga 2025. Dalam kasus ini, tersangka eks bupati Bekasi Kabupatem juga melibatkan ijon dengan janji proyek tahun 2026.

Mirisnya, lanjut Mariam praktik korupsi itu juga melibatkan ayah Bupati, HM Kunang, yang juga menjabat sebagai kepala desa (kades) sebagai perantara.

“Untuk pencegahan dini, Plt. Bupati Asep Surya Atmaja pengganti sementara untuk Kabupaten Bekasi agar segera merombak habis kedinasannya dan mulai bersih-bersih dari para jajarannya terkhusus bagi mereka yang kena kasus ijon. “Ucap Mariam.

Selain itu, Mariam juga menekankan adanya rotasi dan pentingnya fakta integritas pejabat dilingkungan Kabupaten Bekasi sebagai bentuk pernyataan resmi pengemban amanah rakyat yang bersih dari KKN.

“Kita berharap dikepemimpinan sementara Plt. Bupati Asep Surya Atmaja kedepannya mampu menciptakan iklim pembangunan wilayah. Selain itu SDM yang dibentuk juga memliki potensi dan jiwa yang sehat guna memberikan kontribusi aktif untuk kepentingan masyarakat Bekasi Kabupaten. “Tegasnya.

Menyinggung soal pempublikasiaan dan sosialisasi berbasiis informasi yang dikelola Diskominfo msupun kedinasan lain dan BUMD wilayah. Mariam menegaskan agar anggaran sosialisasi publikasi tidak lagi dimainkan oleh 1 organisasi kewartawanan dan kedekatan para media dengan pejabatnya. Dia menekankan peran organisasi kewartawanan yang memiliki legal standing resmi Kemenkumham dan AHU serta SK Kesbangpol merupakan dasar kuat untuk melakukan mitra strategis di Pemerintahan.

“Sentilan ini juga kami sampaikan ke Diskominfo dan seluruh Kedinasan maupun BUMD di Kabupaten Bekasi agar mulai sadar dan melek. Dana sosialisasi dan publikasi itu merupakan anggaran nyata dan bukan anggaran siluman. Sebagai pilar demokrasi, setidaknya peran kami sangat penting untuk berikan informasi aktif demi kemajuan Kabupaten Bekasi. “Pungkas Mariam.[]

Artikel FWJI Bekasi Kabupaten Desak Plt. Bupati Rombak Pejabatnya yang Masuk Lingkaran Kasus Ijon pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993, WPFD berfungsi sebagai pengingat bagi semua negara bahwa pers yang bebas, independen, dan pluralistik sangat penting bagi perdamaian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini diabadikan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

“Kebebasan pers adalah oksigen peradaban,” demikian pernyataan resmi yang dirilis di Jakarta pada Kamis, 23 April 2026, dari Dr. Bambang Herry Purnomo, S.H., M.H., Presiden WPO.

“Di mana pers dibungkam, ketidakadilan tumbuh. Di mana jurnalis dilindungi, demokrasi berkembang dan perdamaian menjadi mungkin.”

WPO menekankan bahwa Hari Kebebasan Pers Sedunia memiliki tiga mandat universal: menilai keadaan kebebasan pers di seluruh dunia, membela independensi media dari campur tangan politik atau ekonomi, dan menghormati jurnalis yang telah dianiaya, dipenjara, atau dibunuh dalam upaya mencari kebenaran.

Untuk menandai hari penting ini, WPO, bekerja sama dengan Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, akan menyelenggarakan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia selama dua hari pada tanggal 2–3 Mei 2026 di Wisma Arga Muncar, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

“Tanggal 3 Mei memiliki bobot sejarah yang mendalam,” kata Presiden. “Acara ini memperingati Deklarasi Windhoek 1991 — sebuah piagam penting yang dirancang oleh jurnalis Afrika di Namibia yang meletakkan dasar bagi standar kebebasan pers modern. Menghormati tanggal ini berarti menghormati keberanian mereka yang membela kebenaran di bawah ancaman.”

Acara ini akan mempertemukan 150 hingga 300 jurnalis, akademisi, dan pemimpin masyarakat sipil dari seluruh Indonesia dan mitra internasional, yang mencerminkan komitmen WPO terhadap keterlibatan akar rumput dan dialog global.

WPO juga menyoroti bahwa konferensi global tahunan UNESCO selama periode ini membahas tantangan mendesak yang dihadapi jurnalisme saat ini — mulai dari keamanan digital dan disinformasi hingga perlindungan fisik wartawan di zona konflik.

Menanggapi pertanyaan publik, WPO mengklarifikasi perbedaan antara dua peringatan yang sering disamakan di Indonesia: “Hari Kebebasan Pers Sedunia adalah peringatan internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan setiap tanggal 3 Mei. Hari ini membahas tantangan global terhadap kebebasan berekspresi. Hari Pers Nasional Indonesia, yang dirayakan pada tanggal 9 Februari, memperingati berdirinya Asosiasi Jurnalis Indonesia (IBU) dan tetap menjadi tradisi nasional yang vital. Keduanya penting, tetapi mandat dan cakupannya berbeda.”

WPO menegaskan kembali pendiriannya: dunia yang damai tidak dapat terwujud tanpa pers yang bebas, dan pers yang bebas tidak dapat bertahan tanpa solidaritas global.

Artikel WPO Bermitra dengan FWJ Indonesia Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.