DEPOKPOS – Bayangkan jika krisis ekonomi seperti yang melanda 2008 tak pernah terulang karena sistem keuangan yang dirancang untuk berbagi risiko, bukan mengeksploitasi. Di Indonesia, dengan 231 juta umat Muslim—mayoritas terbesar dunia—ekonomi keuangan syariah seharusnya jadi andalan utama. Tapi, saat asetnya tembus Rp9.529 triliun pada kuartal pertama 2025, sektor ini masih seperti bayi raksasa: potensi besar, tapi langkahnya pelan. Opini saya, ini bukan sekadar urusan agama, tapi blueprint untuk ekonomi inklusif yang bisa selamatkan kita dari jebakan kapitalisme liar. Saat PDB syariah capai 45% dari total PDB nasional, mengapa kita masih ragu? Saatnya ubah potensi jadi kenyataan.
Masalahnya nyata dan mendesak. Ekonomi konvensional, yang mendominasi, sering lahirkan ketimpangan: bunga bank konvensional bebankan 20-30% ke peminjam UMKM, sementara spekulasi saham ciptakan gelembung yang pecah dan tinggalkan jutaan korban. Dampaknya? Kemiskinan struktural di Indonesia capai 9,36% pada 2024, dengan 25 juta orang terjebak di bawah garis kemiskinan. Syariah menawarkan obat: larangan riba dorong transaksi berbasis aset riil, seperti murabahah (jual beli margin) atau mudarabah (bagi hasil), yang bagikan risiko adil. Tapi, realitas pahit: literasi syariah nasional baru 39,11% pada 2023, naik dari 9,14% tahun sebelumnya, tapi masih jauh dari 100% inklusi keuangan. Tantangan regulasi juga mengganjal—pajak ganda pada perbankan syariah bikin kompetitif kalah saing dengan konvensional yang lebih mapan. Hasilnya? Pertumbuhan aset syariah “hanya” 11,8% di 2024, turun dari 22% tahun sebelumnya, meski tetap positif 7,6% di perbankan syariah awal 2025. Ini bukan cuma data; ini soal jutaan UMKM yang haus modal halal tapi terpinggirkan.
Lihat perbandingannya: Ekonomi konvensional unggul di efisiensi dan inovasi cepat—bunga tetap ciptakan likuiditas instan, pasar bebas dorong kompetisi global. Tapi, kekurangannya fatal: rentan krisis karena spekulasi (seperti subprime mortgage 2008) dan abaikan etika, lahirkan ketidakadilan sosial. Sebaliknya, syariah lebih stabil—risiko dibagi, hindari gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi), plus zakat potong kemiskinan hingga 2-3% per tahun jika optimal. “Ekonomi syariah bukan hanya alternatif, tapi solusi holistik yang integrasikan spiritual, etis, dan material,” kata KH Ma’ruf Amin, Bapak Ekonomi Syariah Indonesia, yang dorong roadmap nasional sejak jadi Wapres. Studi kasus? Selama COVID-19, pembiayaan syariah stabilkan UMKM lewat waqf sebagai safety net, sementara bank konvensional alami NPL (kredit macet) naik 3-5%. Di Malaysia, tetangga kita, syariah kontribusi 40% PDB berkat regulasi matang—Indonesia bisa tiru, tapi literasi rendah dan SDM kurang (hanya 10% ahli fiqh muamalah) jadi rem. Pandangan skeptis bilang syariah kurang fleksibel, tapi data bilang sebaliknya: Fintech syariah tumbuh 22,48% yoy hingga Juli 2025, saingi konvensional. Logisnya, syariah unggul untuk jangka panjang—etika ciptakan kepercayaan, bagi hasil dorong pertumbuhan merata.
Solusinya sederhana tapi butuh aksi: Pertama, percepat literasi via kurikulum sekolah dan kampanye digital—target naik 50% dalam dua tahun, seperti program OJK. Kedua, reformasi regulasi: Hilangkan pajak ganda via POJK baru, dan kuatkan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) OJK untuk sinergi fatwa MUI dan praktik. Ketiga, dorong inovasi—kembangkan sukuk ritel dan blockchain syariah untuk capai Rp3.000 triliun potensi pasar halal. Pemerintah, swasta, dan umat harus kolaborasi: Milenial tolak utang ribawi, pilih app seperti Ammana yang tarik investor muda. “Dengan komitmen bersama, Indonesia bisa jadi pusat syariah global,” tegas Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kemenkeu. Ini ajakan: Mulai dari dompet kita, pilih halal untuk masa depan adil.
Pada akhirnya, ekonomi keuangan syariah bukan mimpi—ia aset Rp9.529 triliun yang siap gerakkan roda Indonesia Emas 2045. Pilih stabilitas atas spekulasi, keadilan atas eksploitasi. Saatnya bertindak, atau kita kehilangan warisan terbesar: kesejahteraan untuk semua.
Ditulis oleh: Muhammad habib. Mahasiswa asal Siak Sri Indrapura,jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Tazkia