Penyerahan piagam penghargaan itu dikatakan ketua umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan diberikan kepada Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si., selaku Kapolres dan Wawan Fauzi, SE., S.KOM., MM., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang.

“Hari ini organisasi kami telah langsung memberikan penghargaan kepada kedua pejabat di Kota Tangerang. Penghargaan itu berdasarkan hasil penilaian kami selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Tentunya penghargaan yang kami berikan sebagai bentuk humanitas jurnalis dan dukungan terhadap kerja wartawan dalam memperingati Hari Pers Sedunia 2026. ” jelas Opan.

Lebih rinci dia menyebut bahwa kinerja Kapolres Metro Kota Tangerang jelang hari Bhayangkara ke 80 yang jatuh tanggal 1 Juli 2026 dan jelang Hari Lingkungan Hidup sedunia yang jatuh di 5 Juni 2026 menjadi perhatian khusus organisasinya. Penghargaan yang diberikannya pun menjadi fokus penting guna berikan motivasi kedepan.

“Untuk Kapolres Metro Kota Tangerang, Kombes Pol Raden M Jauhari dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi diberikan atas apresiasinya menjaga humanitas jurnalis, pengembangan potensi wilayah serta dukungannya terhadap Hari Pers Sedunia tahun 2026. “Ucapnya.

Kapolres Metro Kota Tangerang, KBP Jauhari dalam sambutan penerimaan piagam tersebut diruang kerjanya mengatakan bahwa jurnalis dan Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Metro Kota Tangerang sebagai mata rantai yang tak terpisahkan.

“Piagam ini bentuk kerja nyata kami menjaga sinergitas, humanitas dengan teman-teman jurnalis sekaligus dukungan setiap kegiatan media maupun organisasi pers. Kedepannya, kami selalu berharap FWJI dapat menjaga komunikasi 2 arah yang baik demi terciptanya kondusifitas wilayah. Sekali lagi terimakasih buat FWJ Indonesia, korwil Kota Tangerang dan seluruh keluarga besar Forum Wartawan Jaya Indonesia. “Tegas Jauhari.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Wawan Fauzi. Dia menjelaskan bahwa dirinya belum layak dan masih jauh untuk mendapatkan piagam yang diberikan FWJI. Namun sebagai pejabat yang dipercaya untuk menjaga lingkungan di Kota Tangerang, dia berjanji akan terus berupaya berikan yang terbaik untuk warga dan kotanya.

“Penghargaan ini merupakan anugerah yang diberikan Allah, dan ini suatu apresiasi sekaligus teguran motivasi kami untuk terus melakukan berbagai upaya demi terselenggaranya lingkungan hidup di Kota Tangerang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan pembenahan. “Ungkap Kadis LH Kota Tangerang Wawan Fauzi.[]

Artikel FWJ Indonesia Serahkan 2 Piagam Penghargaan di Kota Tangerang pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Dalam sambutan resmi yang disampaikan secara virtual dari kantor pusat Zona Eropa, Dr. Sadiku menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang ditunjukkan FWJI dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi jurnalis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menegaskan bahwa peran organisasi pers saat ini menjadi semakin krusial, terlebih di tengah arus tantangan penyebaran disinformasi yang terjadi secara global.

Pesan Utama: Keberanian Beretika

Dr. Rabit Sadiku menggarisbawahi bahwa esensi terdalam dari profesi jurnalisme bukan hanya sekadar menyampaikan berita, melainkan merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang mulia.

“Kebebasan bagi seorang jurnalis adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran, yang dikemas dalam informasi yang beretika dan mampu mendamaikan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, di tahun 2026 ini jurnalisme harus mampu menjadi jembatan perdamaian antar bangsa. Informasi yang akurat dan disajikan dengan prinsip etika dipandang sebagai instrumen paling efektif untuk meredam potensi konflik serta menyatukan berbagai narasi demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat FWJI

Sementara itu, Bendahara Umum FWJI, Tri Wulansari, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh WPI Dunia maupun WPO.

“Kami merasa sangat terhormat dan bangga mendapatkan dukungan serta pengakuan dari organisasi pers tingkat dunia seperti WPI dan WPO. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga profesionalisme, dan memperkuat kontribusi FWJI dalam dunia pers, baik di dalam maupun luar negeri,” ungkap Tri Wulansari di Jakarta, Indonesia.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi kemajuan profesi jurnalis secara global.

Pengakuan Internasional

Apresiasi yang diberikan oleh pimpinan WPO Zona Eropa ini menjadi bukti nyata diakuinya eksistensi FWJI sebagai salah satu pilar organisasi pers yang progresif dan berkontribusi signifikan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara wartawan Indonesia dengan jaringan media dan jurnalis di seluruh dunia, dalam upaya bersama mempromosikan kemerdekaan pers yang tetap bertanggung jawab.

“Sekali lagi, selamat dan sukses selalu untuk FWJI atas dedikasi dan kontribusinya dalam peringatan Hari Pers Sedunia 2026 ini,” tutup Dr. Rabit Sadiku.

Artikel Wakil Presiden WPO Zona Eropa Sampaikan Ucapan Selamat kepada FWJI di Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Dia menyinggung polemik itu tentunya menjadi presedent buruk dan tamparan telak bagi nama Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dinyatakan wilayah zona hijau pencegahan korupsi. Alih-alih bersih namun luntur akibat kasus tersebut.

Berdasarkan pernyataan KPK. Dugaan suap proyek ijon, eks bupati Ade Kuswara diduga menerima aliran dana gravitasi suap Rp 14,2 miliar dari Desember 2024 hingga 2025. Dalam kasus ini, tersangka eks bupati Bekasi Kabupatem juga melibatkan ijon dengan janji proyek tahun 2026.

Mirisnya, lanjut Mariam praktik korupsi itu juga melibatkan ayah Bupati, HM Kunang, yang juga menjabat sebagai kepala desa (kades) sebagai perantara.

“Untuk pencegahan dini, Plt. Bupati Asep Surya Atmaja pengganti sementara untuk Kabupaten Bekasi agar segera merombak habis kedinasannya dan mulai bersih-bersih dari para jajarannya terkhusus bagi mereka yang kena kasus ijon. “Ucap Mariam.

Selain itu, Mariam juga menekankan adanya rotasi dan pentingnya fakta integritas pejabat dilingkungan Kabupaten Bekasi sebagai bentuk pernyataan resmi pengemban amanah rakyat yang bersih dari KKN.

“Kita berharap dikepemimpinan sementara Plt. Bupati Asep Surya Atmaja kedepannya mampu menciptakan iklim pembangunan wilayah. Selain itu SDM yang dibentuk juga memliki potensi dan jiwa yang sehat guna memberikan kontribusi aktif untuk kepentingan masyarakat Bekasi Kabupaten. “Tegasnya.

Menyinggung soal pempublikasiaan dan sosialisasi berbasiis informasi yang dikelola Diskominfo msupun kedinasan lain dan BUMD wilayah. Mariam menegaskan agar anggaran sosialisasi publikasi tidak lagi dimainkan oleh 1 organisasi kewartawanan dan kedekatan para media dengan pejabatnya. Dia menekankan peran organisasi kewartawanan yang memiliki legal standing resmi Kemenkumham dan AHU serta SK Kesbangpol merupakan dasar kuat untuk melakukan mitra strategis di Pemerintahan.

“Sentilan ini juga kami sampaikan ke Diskominfo dan seluruh Kedinasan maupun BUMD di Kabupaten Bekasi agar mulai sadar dan melek. Dana sosialisasi dan publikasi itu merupakan anggaran nyata dan bukan anggaran siluman. Sebagai pilar demokrasi, setidaknya peran kami sangat penting untuk berikan informasi aktif demi kemajuan Kabupaten Bekasi. “Pungkas Mariam.[]

Artikel FWJI Bekasi Kabupaten Desak Plt. Bupati Rombak Pejabatnya yang Masuk Lingkaran Kasus Ijon pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Acara ini menjadi momentum penting bagi seluruh keluarga besar FWJ Indonesia untuk saling bersilaturahmi, memohon maaf, serta mempererat tali persaudaraan usai merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Kegiatan ini juga menjadi wadah strategis untuk membangun sinergi yang solid antara organisasi dengan berbagai instansi terkait, baik pemerintah maupun penegak hukum.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Walikota Jakarta Selatan, Bapak Erwin Lobo dari Diskominfo Jaksel, serta perwakilan Kesbangpol DKI Jakarta.

Turut hadir pula perwakilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Bapak H. Ir. Muhammad Fajar Sauri, beserta jajaran TNI dan Polri.

Dari unsur kepolisian hadir perwakilan Kapolres Jakarta Selatan, Kasie Humas AKP Cepy Rusmanto, Polsek Pasar Minggu, serta perwakilan Dandim 0504/Jakarta Selatan dan jajaran Babinsa setempat.

Selain itu, hadir memeriahkan acara jajaran pengurus pusat, Korwil, DPD wilayah Jabodetabek, serta Dewan Pendiri dan Dewan Pembina di antaranya Bapak Dr. (c) Puguh Triwibowo, Bapak Daniel Minggo, Bapak Bambang Yudi Baskoro, dan Bapak Haris.

Dalam kesempatan tersebut, Rosid selaku Ketua Panitia dan Plt. Ketua DPD DKI Jakarta menyampaikan rasa syukur dan terima kasih.

“Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena atas izin-Nya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan beserta jajaran, seluruh pejabat pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir.” Ujar Rosid dalam sambutan, (15/04).

“Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ketua Umum, Ibu Bendahara Umum, seluruh jajaran DPP, Korwil, DPD, dan seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras dan berkontribusi. Kehadiran dan dukungan Bapak/Ibu sekalian adalah energi terbesar bagi kami.” Sambungnya.

Acara berlangsung penuh kekeluargaan dan ditutup dengan doa bersama serta sesi foto bersama seluruh tamu undangan dan pengurus.

Semoga momen kebersamaan ini semakin mempererat tali persaudaraan dan sinergi demi kemajuan organisasi serta masyarakat luas.

(Humas FWJI)

Artikel Perkuat Silaturahmi dan Membangun Sinergi, FWJ Indonesia Gelar Halal Bi Halal pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Melalui rilis resminya, Opan menegaskan bahwa, “secara aklamasi iya, dan tadi telah disaksikan bersama. Pengangkatan Rosid untuk pegang kendali pelaksana tugas sementara FWJ Indonesia DKI Jakarta. Secara legal pun telah diterbitkan SK nya. ” Tegas Opan.

Penunjukkan Rosid sebagai Plt DPD FWJ Indonesia Jakarta menurut Opan keputusan tersebut telah melalui penilaian serta pertimbangan-pertimbangan organisasi dan akhirnya diputuskan berdasarkan hasil koordinasi antara Plt sebelumnya ibu Tri Wulansari dengan Sekretaris Jenderal, OKK maupun kehumasan Dewan Pimpinan Pusat, “jelasnya.

Dalam rapat yang dihadiri para koordinator wilayah, pembina, penasehat, pengurus harian DPP serta para calon pengurus FWJ Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta merupakan titik terang untuk melakukan penyegaran guna perluasan jaringan organisasi.

Lebih lanjut Opan menjelaskan bahwa SK pelaksana tugas sementara itu memiliki masa waktu paling lama 6 bulan setelah diterbitkan. Gunanya agar mereka segera menyiapkan berbagai hal menuju pelantikan.

“SK itu juga bisa digunakan untuk melakukan audience kepihak-pihak terkait, seperti Pemprov DKI, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan lainnya sebagai langkah demi terciptanya sinergitas yang utuh dalam berkomunikasi. “Jelas Opan.

Sebelumnya acara yang dibuka oleh Kabid Humas DPP FWJ Indonesia Ferri Faisal Junivia atau yang akrab dipanggil Ferry Sang menyambut baik kehadiran para undangan. Seremonial pun berlangsung hangat meski cuaca sedang tidak bersahabat.

Dalam kesempatan uang sama, sebagai ketua Plt FWJI DKI Jakarta sebelumnya, Tri wulansari atau yang akrab disapa Wulan mengatakan keputusan ketua umum sudah tepat. Ini merupakan kemajuan guna membangun program-program organisasi bersama para korwil kedepan. “Jelas Wulan yang juga menjabat secara legalitas sebagai bendahara umum DPP FWJ Indonesia itu.

Lenih rinci dia juga mengatakan bahwa agar Rosid selalu pegang amanah dan menjalankan organisasi sesuai AD/ART. Menjadi pemimpin lanjut Wulan harus memiliki sikap yang bijak, jujur dan amanah. Harus bisa ngemong kepada korwil – korwil dan para anggota se DKI Jakarta, “semoga jabatan ini akan segera dinaikkan menjadi ketua yang sah dengan segera dilakukan pengukuhan secara resmi. “Ucap Wulan.

Dalam acara tersebut juga ada beberapa nasihat dari dewan pembina yang Hadir yakni Bambang Yudy Baskoro dan Haris Supriyono.

Dalam wejangan itu tentunya untuk saling melihat sisi kebaikan maupun kekurangan.

Bambang Yudy Baskoro atau yang akrab disapa Om Beng mengatakan, “FWJ Indonesia adalah salah satu organisasi cukup besar dan sudah memiliki nama baik, maka jagalah dan tetap konsisten, ini wadah organisasi orang-orang pilihan, cerdas dan professional. Jadi harus dijaga marwah organisasi ini, berikanlah yang terbaik untuk organisasi (FWJ Indonesia.red) jangan sebaliknya. Saya yakin Bung Rosid mampu nahkodai FWJ Indonesia DKI Jakarta, ”terang Om Beng sapaan gaulnya.

Diakhir keterangannya, Om Beng menyampaikan. “Sukses untuk Bung Rosid dan kawan-kawan yang telah berdiri tadi untuk diserahkan SK Pelaksana Tugas sementara oleh Ketua Umum FWJ Indonesia. Amanah itu merupakan tanggungjawab moral, dan jangan dijadikan beban. Semua berawal dari proses untuk mencapai kematangan berorganisasi. Yang perlu diwaspadai, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai pengurus maupun anggota FWJ Indonesia di wilayah DKI Jakarta, kami sebagai pembina berpesan agar Bung Rosid segera mengambil sikap tegas organisasi hingga nantinya tidak lagi ada oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi demi kepentingan pribadi. “Pungkasnya.[]

Artikel Rosid Siap Gawangi Plt FWJI DPD Jakarta pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Dugaan tersebut disampaikan berdasarkan informasi dan data yang diterima tim wartawan anggota FWJI Kepri dari berbagai sumber. “Kami berharap agar Pak Menteri PU peduli terhadap informasi yang kami sampaikan dengan mengirimkan tim audit yang independen. Bukan sekedar formalitas,” ucap Ketua DPD FWJI Kepri, Rudi Sah Indra, Senin (11/1/2026).

Rudi menjelaskan bahwa melalui surat dengan format pdf (soft copy) yang dikirim langsung ke aplikasi Whatsapp Menteri PU dan Sekjen Kementerian PU pada tanggal 13 Desember 2025 lalu, dia membeberkan banyaknya dugaan gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek pemeliharaan dan pengadaan barang/konstruksi/jasa yang dikerjakan beberapa perusahaan swasta di seluruh wilayah Kepri.

Selain itu dengan kondisi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menjabat lebih dari 5 hingga 7 tahun dan di antaranya terdapat dua pasangan suami istri, dinilai sangat berpotensi memperkuat jaringan praktik KKN. Dari informasi yang didapat, diantara PPK tersebut ada juga yang tidak memiliki sertifikasi PBJ. Namun hingga saat ini belum terlihat respon dari Menteri PU.

“Kami ingin adanya tim audit independen yang turun langsung kelapangan, bukan cuma menanya-nanya. Misalnya audit ke Bendungan Sei Gong Batam, Polder Pengendali Banjir Tanjungpiayu, Kelarik dan Tapau di Natuna, Sei Gesek, Sebayar dan lain-lainnya. Kepala Balai, pejabat di bagian Operasional dan Pemeliharaan (OP) maupun Tata Laksana dan para PPK harus diperiksa,” tegasnya.

Lebih lanjut Rudi menegaskan jangan seperti temuan BPK RI di tahun 2019 lalu pada pembangunan jaringan Daerah Irigasi di Kelarik dan Tapau Kanan, Natuna. “Saat itu ditemukan kelebihan pembayaran dengah potensi kerugian negara sebesar 1,3 milyar rupiah lebih dan uang tersebut akhirnya dikembalikan tanpa ada status hukumnya. Masak iya uang sebesar itu dianggap kelalaian?” tambahnya.

Rudi menerangkan berdasarkan informasi yang diterima, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut diduga banyak yang tidak memenuhi standar proses tender ataupun penunjukan langsung sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan tidak melalui BP2JK. Bahkan sebagian besar hanya dikerjakan oleh 2 oknum yang menggunakan nama Badan Usaha berbeda-beda milik pihak ketiga. Kedua oknum ini merupakan rekan Kepala BWSS IV Kepri, Syauqani Afnani Rangkuti, sewaktu ia menjabat Kepala BWSS III Riau di Pekanbaru.

“Sekarang ini Syauqani tengah melakukan renovasi besar-besaran di kantor BWSS Kepri meskipun baru saja direnovasi oleh Kepala Balai sebelumnya pada tahun 2024 lalu. Perusahaan yang mengerjakannya pun diduga tak memenuhi syarat. Ini pemborosan uang negara dan tidak sesuai dengan efisiensi yang dicanangkan pemerintah,” ucapnya.

Rudi mengaku bahwa sebelum menyampaikan kronologis terkait temuan tim FWJ Indonesia DPD Kepri atas beberapa permasalahan dan dugaan praktik KKN di lingkungan BWSS IV kepada Menteri PU, pihaknya telah dua kali mendatangi Kantor BWSS IV Kepri di Batam (25/11/2025 dan 28/11/2025) untuk meminta klarifikasi. Namun Kepala Balai, Syauqani Afnani Rangkuti, tidak bersedia menemui tim FWJ Indonesia DPD Kepri. Ia hanya menyuruh Kepala Seksi OP Nurhanif Sutama, Kepala Seksi Pelaksana Siratjuddin Jahidin dan Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Atin Supriatna, untuk memberikan penjelasan.

Rudi juga menambahkan bahwa selain dugaan-dugaan permasalahan di atas, pihaknya mendapat informasi internal bahwa Syauqani Afnani Rangkuti selaku Kepala BWSS IV Kepri kerap bersikap arogan, mengancam copot jabatan, menebar hasutan dan intimidatif kepada para pegawai dan pejabat di bawahnya. Selalu bersikap arogan dengan mengatakan bahwa dirinya punya koneksi orang kuat dan tak takut kepada siapapun. Bahkan ada dugaan ia menerima upeti dengan total senilai 300 juta rupiah dari pejabat di bawahnya yang berusaha mempertahankan posisi jabatannya.

Sejak menjabat pada Juli 2025 lalu, Syauqani diketahui tidak menempati fasilitas rumah dinas. Ia menyewa sebuah rumah di kawasan Tiban Mentarau, Sekupang, senilai sekitar Rp35 jutaan per tahun. Rudi membeberkan bahwa Syauqani membeli perlengkapan serba baru dan fasilitas rumah tersebut dengan menghabiskan biaya yang ditaksir lebih dari Rp100 juta. Diduga uang tersebut berasal dari upeti para bawahannya.

“Kami mendengar bahwa setelah adanya temuan kami, saat ini Syauqani tiba-tiba berubah menjadi lebih ramah kepada para pegawai dan pejabat di bawahnya. Namun tetap saja menyebar hasutan dan tuduhan-tuduhan terhadap pejabat di bawahnya kepada pegawai lainnya, sehingga menimbulkan suasana saling mencurigai dan tak nyaman dalam bekerja. Ini contoh etika pemimpin yang buruk,” ujarnya.

Sementara itu saat menyampaikan klarifikasi kepada tim FWJ Indonesia DPD Kepri, Kepala Seksi Pelaksana, Siratjuddin Jahidin, membantah kalau dugaan-dugaan tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa semua proyek/pekerjaan di lingkungan BWSS IV Kepri telah memenuhi standar dan prosedur, disetujui pusat, prosesnya tetap melalui BP2JK, diawasi dan diaudit oleh BPK RI, Inspektorat juga Kejaksaan. Sedangkan terkait jabatan PPK dan yang lainnnya, semua ditetapkan oleh Kementerian PU.

“Soal etika Kepala Balai, kami tak berwenang memberikan penjelasan. Ya biasalah yang namanya ibu-ibu,” ungkapnya.

Menanggapi klarifikasi ini, Ketua FWJI DPD Kepri, Rudi Syah Indra menyatakan akan tetap menunggu respon dan tindakan nyata dari Menteri PU, Dody Hanggodo. Ia menuturkan bahwa pihaknya bahkan berencana menggelar aksi unjuk rasa di BWSS IV Kepri dan Kementerian PU bersama DPP FWJI di Jakarta jika tidak dilakukan audit atas laporan melalui surat tersebut.

“Kami tidak serta merta membuat laporan tanpa dasar. Untuk melakukan audit dan pembuktian tentunya tugas Aparat Penegak Hukum. Fungsi kami hanya sebagai pemberi informasi ataupun sinyalemen. Kami ingin melihat sekuat apa koneksi Kepala Balai yang kabarnya tidak takut walau sampai ke menteri sekalipun,” ucapnya.

Rudi juga berharap agar Kementerian PU tidak hanya menerima laporan kinerja atau prestasi BWSS IV Kepri melalui informasi di kertas dan foto-foto. Tapi dengan menelusuri langsung keadaan dan rutinitasnya di lapangan.

“BWSS IV Kepri ini lebih banyak menampilkan foto-foto seremoni yang dipoles di medsos. Tapi saat terjadi musibah banjir di Kepri, tidak sedikitpun tampak kepeduliannya. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa merespon positif kronologi yang telah kami sampaikan demi terwujudnya infrastruktur PU yang andal dan berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.[]

Artikel Surati Menteri PU, FWJ Indonesia Desak Kepala BWSS IV Kepri Diperiksa Terkait Dugaan KKN pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Aksi gabungan yang dihadiri oleh ketua umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan beserta jajaran DPP nya yang juga dihadiri para perwakilan korwil FWJI dari berbagai wilayah Bekasi Kabupaten, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Bogor Kabupaten, Bogor Kota dan tuan rumah sendiri Korwil FWJI Depok.

Selain itu hadir juga jajaran dari Penggiat anti obat-obatan terlarang, Kang Edo beserta jajarannya serta ketua umum LSM Ganas, brian Sakti dalam aksi ini.

Terbentang tulisan spanduk aksi jelas terbaca ‘Desak Kapolres Depok Bongkar dan Tangkap Jaringan Pengedar Obat Keras Daftar Tipe Gevaarlijk (G) sebagai muatan New Psychoactive Substances atau Narkoba Jenis Baru.

Dalam orasi damainya Ketua Tim 9 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, Bahrudin alias bang Bule yabg didampingi wakil ketua Tim 9 Risky Syaifulloh menekankan tidak ada hal yang sulit jika ingin bersih-bersih wilayah dari peredaran narkotika dan obat obatan keras daftar G jika semua kepolisian bersama element dan para organ bersatu.

“Kami hadir disini membawa pesan generasi bangsa. Begitu dahsyatnya pengaruh negatif para pengkonsumsi obat-obat daftar G dilingkungan kita. Kami mendesak Kapolres dan jajarannya segera bongkar dan tangkap jaringan obat-obat perusak generasi. Jangan beri ruang sedikitpun peredaran obat-obat syetan itu di wilayah hukum Polres Depok. “Ucap Bule dalam orasi di depan Mako Polres Depok, Selasa (25/11/2025).

Respon Polres Depok menerima perwakilan masa aksi menjadi contoh presisi dalam ketegasan prinsip melindungi, mengayomani dan melayani masyarakat begitu terasa kental dan menyatu. Di dalam ruang diskusi sedikitnya ada 9 perwakilan masa aksi dan jajaran perwira Polres depok yang terdiri dari Kasat Narkoba, Kasat Intel, Wakasat Narkoba, Kanit Narkoba, Kanit Intel dan jajaran anggota Polres depok lainnya untuk perekatan konsep sterilisasi di wilayah hukum polres metro depok.

“Apresiasi setinggi tingginya kami sampaikan kepada Kapolres Depok beserta jajaran, terkhusus Kasat Narkoba yang telah lakukan upaya-upaya penyelamatan anak bangsa dari peredaran obat-obat daftar G. Depok merupakan benteng wilayah dari perbatasan Bogor, Tangerang dan Bekasi, benteng inilah yang harus dijaga dari masuknya pengaruh negatif. “Kata Ketum FWJ Indonesia Opan diruang pertemuan Polres Depok kemaren.

Langkah pemberantasan pengedar obat daftar G di wilayah hukum Polres Depok telah menjadi contoh penting bagi wilayah-wilayah lainnya. Ketegasan Kapolres Kombes Pol Abdul Waras dan Kasat Narkoba Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan beserta jajarannya telah mencatat prestasi gemilang.

“Tidak ada kata komproni bagi para pengedar dan pemakai obat obatan daftar G di wilayah hukum kami ini bang. Instruksi pimpinan kami sangat tegas. Ketegasan kami sebagai Polri bisa dilihat. Saat ini hampir semua aduan masyarakat soal peredaran obat-obatan jenis itu telah kami sidak dan para pelakunya sudah kami tangkapi hingga ke meja hijau. Komitmen itulah yang kami pegang. “Tegas Kasat Narkoba Kompol Ruben.

Kedepannya kata dia, FWJ Indonesia dapat bersinergi dan menjadi bagian dalam penyampaian informasi Polres Depok yang lebih cepat dan akurat.[]

Artikel Aksi Masa di Polres Depok Desak Bongkar dan Tangkap Para Pengedar Obat Daftar G pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

“Kehadiran kami di sini merupakan sebuah kehormatan. Sebagai organisasi pers nasional, FWJ Indonesia, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena dapat hadir sebagai tamu kehormatan,” ujar Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau yang akrab disapa Opan, di Ubud, Bali (13/11/2025).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Opan menyampaikan bahwa para raja atau pemimpin puri di Bali tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya pada tahun 2025. Walaupun peran mereka saat ini lebih sebagai pemimpin adat dan budaya, bukan sebagai penguasa politik atau pemerintahan.

Menurutnya, ada beberapa catatan penting terkait kehadiran mereka di tahun 2025:

1. Peran Adat dan Budaya: Puri (istana kerajaan) di Bali masih berfungsi sebagai pusat kegiatan adat, keagamaan, dan pelestarian budaya.

2. Para pemimpin puri, yang sering disebut “Tjokorda” atau “Ida Dalem”, dihormati sebagai pemangku adat dan simbol warisan sejarah Bali.

3. Partisipasi dalam Acara Resmi: Para raja atau pemimpin puri sering diundang dan berpartisipasi dalam acara-acara penting, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun komunitas lokal. Contohnya, pada Oktober 2025, Ida Dalem Semaraputra (Raja Klungkung) beserta raja se-Bali lainnya menghadiri Klungkung Heritage Festival 2025.

4. Pelestarian Warisan: Mereka aktif dalam upaya melestarikan warisan budaya, seperti tradisi jamuan kerajaan (“Kuliner Cara Puri”) dan seni pertunjukan Bali.

5. Daftar Puri yang Masih Ada: Beberapa puri yang masih aktif dan memiliki peran penting secara adat antara lain Puri Agung Semarapura (Klungkung), Puri Agung Ubud, Puri Agung Gianyar, Puri Agung Denpasar, dan Puri Agung Tabanan.

6. Pertemuan Regional/Nasional: Para pemimpin puri juga terlibat dalam pertemuan yang lebih luas, seperti pertemuan raja-raja se-Nusantara, untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam sistem bernegara.

Secara ringkas, Opan menyampaikan bahwa kehadiran raja-raja di Bali pada tahun 2025 ditandai dengan peran aktif mereka dalam menjaga dan mempromosikan adat istiadat serta budaya Bali di tengah masyarakat modern.

Saat berada di antara para raja, Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata FWJ Indonesia, Mairoji Saputra, yang didampingi oleh Kapolsek Ubud, Kapolsek Ubud Kompol I Wayan Putra Antara, S.Pd., M.H, beserta jajaran, menyampaikan bahwa gelaran sakral tahunan ini memberikan kesan tersendiri bagi organisasinya. Ia bahkan merasa terhormat dapat hadir dalam acara tersebut.

“Acara seperti ini tidak terjadi dua kali dalam setahun. Tamu undangan pun terbatas, dan hanya dihadiri oleh para raja dan bangsawan dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka semua berkumpul untuk memperingati hari jadi Kerajaan Ubud. Selain itu, mereka juga membahas isu-isu penting terkait dengan kebudayaan dan pariwisata di Bali,” jelas Roji.

Dalam acara ini, FWJ Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam upaya pelestarian budaya dan pariwisata di Bali. Seremoni ini sangat penting sehingga berbagai diskusi dan dialog dengan para raja serta bangsawan mengalir, membahas isu-isu terkait dengan kebudayaan dan pariwisata di Bali.

“Intinya, pertemuan ini membahas tentang pentingnya melestarikan kebudayaan dan tradisi, serta meningkatkan pariwisata di Bali,” ucap Roji.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Ubud, Kompol I Wayan Putra Antara, S.Pd., M.H., menambahkan, “Puji syukur, acara berjalan lancar, aman, dan kondusif hingga selesai.” Katanya.

Lebih lanjut, Made Suteja sebagai Perwakilan Koordinator Sekaa, menyampaikan terima kasih kepada FWJ Indonesia atas kehadiran dan dukungannya. “Kami sangat menghargai kehadiran FWJ Indonesia yang telah datang jauh-jauh dari Jakarta untuk menghadiri acara ini. Kami berharap dapat terus bekerja sama dalam melestarikan kebudayaan dan meningkatkan pariwisata di Bali,” ujarnya.

Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya, termasuk tarian tradisional Bali, musik, dan lain-lain. Para tamu undangan juga dapat menikmati kuliner khas Bali dan berbelanja di pasar seni yang diadakan di lokasi acara.[]

Artikel Dapat Kehormatan Seremoni 30 Raja Di Puri Agung Ubud, FWJ Indonesia Katakan Ini pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Bahrudin, Kepala Tim 9 DPP FWJI Indonesia, menekankan Pasar Seni Ubud sebagai destinasi yang menawarkan lebih dari sekadar itu. “Pasar Seni Ubud adalah tempat kita menemukan berbagai barang, mulai dari aksesoris khas Bali, pakaian dengan desain unik, hingga kesenian yang mencerminkan kekayaan budaya Bali,” ujarnya saat dikonfirmasi (13/11).

Lebih lanjut, Ria perwakilan FWJI Korwil Jakarta Selatan, menambahkan bahwa Pasar Seni Ubud menawarkan kemudahan akses dan fasilitas memadai. “Selain lokasinya yang sentral dan mudah dijangkau, Pasar Seni Ubud juga menyediakan area parkir luas. Di dalam pasar, kita bisa menemukan produk unggulan seperti kaos barong, pernak-pernik boho, kaos rayon nyaman, outer motif khas Bali, aquarium mini, dan berbagai kerajinan tangan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Ria menuturkan bahwa Kualitas barang di Pasar Seni Ubud sangat baik, dan harga masih bisa dinegosiasikan. “Pasar ini wajib dikunjungi untuk mencari oleh-oleh atau sekadar menikmati suasana pasar tradisional Bali,” katanya.

Di lokasi yang sama, Risky, salah seorang anggota rombongan, mengungkapkan kekagumannya terhadap Pasar Seni Ubud sebagai representasi ekonomi kerakyatan. “Pasar Ubud berhasil menghipnotis wisatawan dengan menjajakan karya seni dan berbagai kebutuhan sehari-hari berkualitas. Sepanjang jalan di pasar ini, kita bisa melihat karya seni khas Bali yang indah dan mempesona,” katanya.

“Interaksi dengan pedagang lokal memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan budaya masyarakat Bali” sambungnya.

Mairoji Eka Saputra, Kepala Bidang Budaya Pariwisata FWJI, menegaskan bahwa kegiatan “FWJI On The Road Traveling Go To Bali” memiliki tujuan lebih dalam daripada sekadar berlibur. “Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kami mempromosikan pariwisata Indonesia dan memperkenalkan kekayaan budaya berbagai daerah,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan pesan Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, saat melepas rombongan pada Senin, 10 November 2025, di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Beliau menekankan bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar jalan-jalan, tetapi juga kesempatan untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi.

Perlu diketahui, Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) adalah organisasi wartawan yang berkomitmen mendukung jurnalisme berkualitas, mempromosikan pariwisata Indonesia, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. FWJI berperan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, serta mendukung pengembangan potensi daerah di seluruh Indonesia. (*/Red)

Artikel FWJ Indonesia: Pasar Seni Ubud, Destinasi Wajib dalam Jelajah Budaya Bali pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Kekhawatiran Forum LSM Riau Bersatu, sejak awal penyitaan lahan kebun sawit diareal hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi kenyataan. Karena dalam perjalanannya hingga lahan dalam penguasaan Satgas PKH dikelola PT. Agrinas Palma Nusantara, telah banyak menuai konflik di tengah masyarakat.

Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendrico mengamati, perkembangan PT Agrinas Palma Nusantara dengan sandaran Perpres No. 5 tahun 2025, berdampak bahwa kebijakan regulasi memunculkan konflik di masyarakat sekitar hutan, seperti kasus di Kab. Siak, Kabupaten Rohil dan Kab. Rohul.

Oleh sebab itu, kata Robert, dirinya bersama Tokoh Masyarakat berencana akan menggelar Dialog Terbuka dengan melibatkan Pelaku Usaha, Isntansi terkait, serta Stakeholder lainnya.

“Dalam waktu dekat kita akan mengadakan dialog terbuka terkait PT Agrinas Palma Nusantara. Hari ini kita akan merumuskan poin-poin yang akan kita bawa dalam dialog terbuka nanti,” ucap Robert saat membuka acara Pra Dialog dengan tema “Membedah Perkebunan Sawit Dalam Kawasan Hutan Ditinjau dari Perpres No. 5 Tahun 2025 dan keberadaan PT Agrinas Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan” yang diadakan di Wareh Kupie, jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Senin (03/11/2025).

“Yang penting status kepemilikan kebun sawit harus jelas, jangan pula penertiban yang dilakukan justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, lahan hasil sitaan Satgas PKH yang ditertibkan diserahkan kepada PT Agrinas. Namun yang terjadi, PT Agrinas yang merupakan perusahaan BUMN malah meng-KSO kan. Kalau PT. Agrinas itu tangguh, cerdas dan profesional, harusnya tangguh dan qualified, bukan meng-KSO kan.

Rancunya lagi, kata Robert, persoalan lahannya belum diselesaikan, malah PT Agrinas menyepakati Kerjasama Operasional (KSO) kepada perusahaan lain, tanpa menyelesaikan persoalannya.

Menurut Robert, selama ini PT Agrinas sangat kurang memberikan sosialisasi. Padahal masyarakat sangat berharap kepada PT. Agrinas, apakah mereka yang tergabung pada Koperasi atau Kelompok Tani mendapatkan pekerjaan dari pengelolaan sawit yang berada dalam kawasan hutan? Tapi kenyataannya, mereka yang mengelola datang dari daerah luar, sehingga yang terjadi, hadirnya PT. Agrinas menimbulkan persoalan baru.

Ia juga mengatakan, terkait ketidak sinkronan kinerja PT. Agrinas, Forum LSM Riau Bersatu akan menyurati PT Agrinas yang hingga kini belum diketahui keberadaan kantornya.

Sementara itu, Tokoh Cendikiawan, Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto mengatakan, PT Agrinas yang merupakan sebuah BUMN seharusnya memiliki pemikiran bisnis yang bisa mendapatkan hasil untuk negara. Sedangkan PT. Agrinas mendapatkan limpahan pekerjaan dari Satgas PKH dalam kondisi overload, sehingga dalam mengelola sawit jadi kesulitan. Pekerjaan yang dilimpahkan kepada pihak KSO malah menghasilkan konflik di tengah masyarakat sekitar hutan.

Diantara persoalan tersebut akibat limpahan pekerjaan yang diterima, sementara persoalan legalitas lahan perkebunan dari sitaan Satgas PKH belum diselesaikan. Seharusnya mereka mengerjakan dulu secara hukum lahan tersebut menjadi legal, baru di KSO kan.

Sebaliknya yang terjadi, PT Agrinas meng-KSO kan tugasnya kepada pihak lain non masyarakat, sementara kondisi persoalan belum diselesaikan.Indikasi pemain lama dan pemain baru (perusahaan) ini tercermin dalam kondisi di KSO kan ini.

Konsekuensinya, ketika PT Agrinas tidak mampu tentu dengan mengganti perusahaan yang baru. Sedangkan perusahaan baru ia harus mengelola dengan petani lama yang telah mengalami tingkat kesejahteraan dengan cara lama. Sementara melalui PT. Agrinas, harus menyesuaikan dengan sistem maunya PT. Agrinas yakni persentase 60:40.

Kondisi ini tidak serta merta dimengerti oleh para Petani. Apakah dipahami atau tidak oleh Pengusaha, karena di lapangan terjadi benturan. Biaya operasional tinggi, perusahaan tak mau rugi. Sedangkan masyarakat kalau tak bekerja mau makan apa?

Ketika diambil masyarakat, maka muncul istilah penjarahan. Lalu datang orang lain terjadi ribut dan muncullah korban, seperti di Rohil dan Rohul baru-baru ini, serta di Siak. Artinya, petani lama kaget karena kesejahteraannya berkurang, sementara perusahaan mau untung besar.

“Hal ini terjadi seperti kondisi lepas kontrol, karena begitu ada konflik di lapangan, baru kewalahan, siapa yang mengatasi? Kondisi ini terjadi merata di hampir 1,5 juta hektar lahan pengelolaan PT. Agrinas,” kata Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto yang merupakan mantan Danrem 031.

“Karena lemahnya pengawasan, sehingga yang berjalan semaunya mereka. Pihak PT. Agrinas harusnya dikonfirmasi atas kinerja mereka mengapa sampai muncul konflik hingga korban,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Masyarakat Riau, Fauzi Kadir, merasa turut bertanggungjawab, peduli atas kondisi yang terjadi. Kondisi terjadi saat ini tak terlepas keteledoran masa lalu juga.

Kita harapkan dari dialog ini masyarakat jadi cerdas dan pemerintah jangan semudahnya mempermainkan masyarakat. “Jadi pra dialog yang digagas Forum LSM Riau Bersatu ini sangat bagus, apalagi mengundang narasumber kompeten,” kata Fauzi Kadir.

“Kita suka tak suka memang harus menerima. Namun demikian, PT. Agrinas jangan anggap Negeri ini tak ada rakyatnya, sebaliknya Negara ini karena ada rakyatnya. PT. Agrinas kelabakan ketika belum siap dengan semua aspek manajemen pengelolaan,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Tokoh Masyarakat lainnya, Ian Machyar. Ia sangat mendukung kegiatan yang digelar Forum LSM Riau Bersatu. Karena kegiatan dilakukan dalam rangka membela masyarakat yang terzolimi. Dengan adanya LSM ini sekaligus menjadi kontrol bagi PT. Agrinas yang juga belum ada prestasi maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan) DPD Prov. Riau, Rahmad Panggabean yang turut hadir dalam acara pra dialog tersebut, memaparkan beberapa informasi dan hasil investigasi yang mereka lakukan di beberapa daerah terkait PT Agrinas Palma Nusantara.

“Sebelum terjadi bentrokan berdarah di Rohil antara Masyarakat dengan pihak perusahaan penerima KSO dari PT. Agrinas, Saya sudah turun ke lokasi. Dan Saya berkeyakinan saat itu, ini pasti terjadi bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan. Akhirnya terjadi juga,” ujar Rahmad.

Sembari memperlihatkan beberapa bukti, Ia juga mengatakan, bahwa tak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di Kampar Kiri. Pasalnya kata Rahmad, hasil penelusuran LSM Gakorpan DPD Prov. Riau di beberapa desa yang ada di Kec. Kampar Kiri, lahan sitaan Satgas PKH yang dikelola oleh PT. Agrinas Palma Nusantara kemudian melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Parumartha Permai, tanpa ada sosialiasi kepada Petani maupun pelaku usaha, ini akan menjadi pemicu awal ketidakadilan yang dialami petani setempat. PT. Agrinas Palma Nusantara hanya memberikan surat pemberitahuan ke Kepala Desa bahwa lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) ek PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) seluas 13.49, 17 Ha akan dikelola oleh PT. Agrinas dan telah melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Parumartha Permai.

Tapi, surat pemberitahuan tersebut juga diterima oleh beberapa org petani, tanpa amplop bertuliskan PT. Agrinas Palma Nusantara, seperti yang diterima oleh beberapa orang Kepala Desa. Disini kami menilai, ada upaya ingin menguasai lahan petani dengan mengatasnamakan PT. Agarinas. Kemungkinan lain, PT. Agrinas dengan perusahaan penerima KSO bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa diduga ingin “menguasai” lahan petani.

“PT. Agrinas Palma Nusantara kan milik pemerintah (BUMN). Mengirim surat kepada pemilik lahan bermodalkan amplop polos harga seribuan dengan tulisan tangan tanpa nama maupun logo PT. Agrinas? Kenapa berbeda dengan amplop surat yang diterima Kepala Desa? Apa benar surat dari PT. Agrinas, atau direkayasa?” tanya Rahmad sambil menunjukkan surat yang diterima Sanusi Sitorus di Desa Rambai dan surat Supendi di Desa IV Koto Setingkai.

Terbaru, ungkap Rahmad, informasi yang mereka terima, bahwa yang memberikan surat kepada Sanusi Sitorus dan Hutagaol melalui Kepala Desa Sungai Rambai, Dedi Kandar SY, serta Supendi melalui istri Kepala Desa IV Koto Setingkai, bukan pihak PT. Agrinas, tetapi pihak PT. Parumartha Permai yang diduga bernama Fernandus Gultom.

Ironisnya, surat Supendi ditulis tangan bernada rasis, Supendi (Pendi Cina).

“Dari rangkaian yang saya sampaikan di atas, apabila surat untuk petani benar-benar dari PT. Agrinas Palma, sebegitu buruk kah administrasi di perusahaan milik negara tersebut? Saya tak percaya. Ini saya duga ada “permainan” untuk mengambil keuntungan dari lahan petani,” imbuh Rahmad.

“Seharusnya PT. Agrinas Palma Nusantara melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) kepada Kelompok Tani atau Koperasi setempat. Kalau ini dilakukan, tidak akan ada kemarahan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam acara pra dialog, dihadiri Ketua Forum LSM Riau Bersatu dan jajaran, Robert Hendrico, Tokoh Cendekiawan Riau, Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto, Pejabat Disbun Riau, Tokoh Masyarakat Riau, Fauzi Kadir dan Ian Machyar, Ketua LSM Gakorpan Prov. Riau, Rahmad Panggabean, Akademisi, Pengacara, Pelaku Usaha, Ketua Koperasi serta dukungan dari lembaga kontrok publik lainnya seperti FWJ Indonesia.[]

Artikel FWJ Indonesia dan Gakorpan Sebut Negara Harus Hadir Diperkara Warga Dengan PT Agrinas Riau pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.