Dulu sebagai Sekda, Supian Suri yang mengawal anggaran tersebut. Ironisnya, sekarang justru dia sendiri yang membatalkannya

FWJI NEWS – Anggota DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo, mengingatkan Walikota Depok Supian Suri karena menghentikan rencana pembangunan Masjid Agung di Margonda hingga menghapus bantuan Santunan Kematian (Sankem) yang sudah berjalan selama 20 tahun terakhir.

Politisi Ulung PKS itu mengingatkan soal sejarah dan rekam jejak digital  akan mencatat seorang pemimpin di Kota Depok menghapus secara suka-suka anggaran Masjid Agung di Margonda hingga memberhentikan santunan kematian untuk keluarga yang sedang berduka.

Bambang khawatir kebijakan Walikota yang tanpa perhitungan matang itu justru akan menjadi rekam jejak buruk yang akan tercatat sejarah Kota Depok.

Pasalnya pembangunan Masjid Agung Margonda dan bantuan Sankem sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat Depok.

“Politik memang bisa berubah ya, teman Koalisi juga bisa berubah. Tapi kebutuhan rumah ibadah masyarakat Kota Depok, yang jelas-jelas sudah disahkan tiba-tiba digeser. kan ga enak nanti kalau dicap atau dikenang Walikota yang membatalkan Masjid, kan ga asik gitu ya. Artinya dilakukan saja dulu pembangunan Masjid, karena anggarannya sudah jelas, lahannya sudah ada, tinggal bangun, apalagi susahnya?” tegas Bambang Sutopo.

Menurutnya perpindahan Masjid Agung dilakukan tentu akan berdampak ketidak-percayaan warga ke Walikota, artinya dia dulu (Sekretaris Daerah) yang mengawal prioritas anggaran itu, lalu ironisnya dia sendiri yang membatalkannya.

“Unik memang rasanya. Saya pikir pasti masyarakat kecewa karena yang tadi harapannya ada Masjid Agung di Jalan Margonda, dan akan menjadi ikon Kota Depok, yang anggarannya sudah jelas ada, tinggal dibangun saja,” jelas Bambang Sutopo.

“Saya khawatirnya nanti akan dikenang secara personal beliau pribadi yang mengeser Masjid, kan repot. Dikhawatirkan perihal seperti ini kan viral, makanya saya minta Walikota hati-hati, ini akan menjadi rekam jejak digital yang terus ada. Lebih-lebih kalau keluarganya baca, oh Pak Supian Suri dikenal yang membatalkan Masjid, Masya Allah,” sambungnya.

Dirinya juga menyebut bahwa lahan untuk perpindahan Masjid Agung itu sampai saat ini belum ada.

Bahkan, anggaran untuk menggeser pembangunannya juga belum ada, karena memang harus dibicarakan terlebih dahulu di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok.

“Tapi kalau ada wacana membangun lagi, toh itu kan belum jelas. Ya ada rencana di Jalan Juanda tapi lahannya belum ada, dananya belum ada, secara prioritas, lebih prioritas yang mana, kan gitu. Jangan juga dihilangkan tapi dibangun dulu. Kalau Rumah Didik Anak Istimewah itu kan bisa dianggarkan, dan kita bisa bicara lebih panjang, ya di 2026 lah,” terangnya.

Bambang berharap pembangunan Masjid Agung yang sudah dianggarkan Rp 20 miliar itu terus dilakukan.

Hal itu dikarenakan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Depok yang selalu kesulitan mencari tempat ibadah di Margonda.

Artikel Sejarah Akan Mencatat Supian Suri sebagai Wali Kota Depok yang Menghentikan Pembangunan Masjid dan Santunan Kematian pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Salah satu peserta aksi yang juga merupakan korban berinisial F, kepada depokpos mengatakan bahwa dirinya khawatir kedepannya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau bahkan diskriminasi dari pihak sekolah karena turut mengekspos kasus pelecehan tersebut.

“Saya sebagai salah satu korban bersama yang lain turut serta dalam aksi ini agar kedepannya sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua siswa dalam  belajar, nggak ada rasa takut dan khawatir akan terulang lagi kejadian serupa,” tegas F.

Aksi tersebut sempat dibubarkan secara paksa oleh pihak keamananan sekolah dan kepolisian yang membuat siswa berhamburan memasuki gang-gang disekitar sekolah.

Pihak kemanan berdalih, aksi tersebut telah mengganggu lalulintas di depan sekolah.

Sebagian besar siswa menggunakan pakaian bebas karena masih dalam masa libur sekolah.

Korban Bertambah jadi 13 Siswa

Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum guru SMP Negeri 3 Depok ini viral di media sosial melalui unggahan akun Instagram @sarahprasiskaa pada Rabu (21/5/2025).

Dalam unggahannya tersebut, pemilik akun mengatakan terdapat empat siswi yang berasal dari kelas 7 dan 8, yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di SMP Negeri 3 Depok.

Berdasarkan perkembangan terbaru, pemilik akun @sarahprasiskaa mengatakan, sudah ada 13 orang yang terdiri dari siswi maupun alumni SMP Negeri 3 Depok, yang mengaku menjadi korban pelecehan oleh oknum guru tersebut.

Mereka mengaku mengalami pelecehan baik secara verbal maupun fisik di lingkungan sekolah.

“Korban saat ini bertambah empat orang, sehingga total sudah 13 korban. Dan bukan hanya pelecehan verbal,” tulis akun tersebut, dikutip pada Jumat (23/5/2025).

Artikel Siswa dan Alumni SMPN 3 Depok Gelar Unjuk Rasa Tuntut Penuntasan Kasus Pelecehan pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Ety menegaskan, pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru hanya dilakukan secara verbal, itupun karena dipancing oleh siswa.

“Ini berupa secara verbal, kata-kata yang itupun karena dipancing olah anak-anak,” kata Ety saat ditemui wartawan di SMPN 3 Depok, Kamis (22/5/2025).

“Karena dipancing oleh anak, bapak Ira itu terbawa (ucapan anak),” tambahnya.

“Setelah itupun kami melakukan pemanggilan ke Pak Ira dan siswa tersebut, setelah itu kami melakukan klarifikasi terhadap video percakapan tersebut dengan dihasilkan keputusan bahwa masalah ini telah selesai secara kekeluargaan,” kata Ety.

Lebih lanjut, Ety juga menyalahkan postingan akun instagram @sarahprasiskaa dengan menyebut masalah ini kembali mencuat setelah ada postingan dari akun tersebut.

“Postingan tersebut menjadi viral dan menggiring opini tentang pelecehan seksual fisik yang berakibat menghancurkan masa depan anak-anak seolah telah terjadi hubungan seksual yang faktanya adalah pelecehan secara verbal,” tambah Etty.

Selain itu, Etty menyebut korban pelecehan seksual secara verbal di SMPN 3 Depok hanya satu orang siswi.

“Yang saya ketahui hanya satu siswa, yang lainnya saya tidak tahu,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah siswi SMP di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh salah satu oknum guru.

Pelatih Ekstrakurikuler Sekolah (Ekskul), Sarah yang juga saksi mata kejadian menyebut, jumlah korban pelecehan seksual mencapai tujuh siswi.

Korban pertama adalah V, seorang siswi kelas 7. Ia mengaku sering dilecehkan oleh oknum guru SMP tersebut.

Korban kedua kasus pelecehan seksual oleh oknum guru SMP di Depok adalah A, siswi kelas 8. Dia mengaku dilecehkan oleh pelaku saat sedang membagikan obat penambah darah kepada siswa kelas 7 pada tahun 2024 silam.

Di salah satu kelas tempat mengajar, pelaku melakukan pelecehan sebanyak 2-3 kali. Mengaku terkejut dan bingung, korban hanya mundur dan meninggalkan ruangan tersebut.

Korban selanjutnya adalah S, siswi kelas 8 yang tidak sengaja berpapasan dengan pelaku saat jam kosong. Ketika menghampiri pelaku untuk bersalaman, korban justru diminta untuk duduk.

Pelaku menyuruh korban S untuk duduk karena dianggap tidak sopan jika berbicara dengan guru. Korban S akhirnya duduk bersama pelaku,” tulis pemilik akun @sarahprasiskaa, dikutip Kamis (22/5/2025)

Selama berbincang, respons pelaku sesekali melakukan pelecehan terhadap korban S. Tak hanya sekali, S kerap mendapatkan perlakukan tidak senonoh dari pelaku, yakni dengan dirangkul saat bersalaman.

Korban keempat merupakan siswi kelas 7 berinisial F. Saat pelecehan terjadi, korban bersama temannya sedang berbincang dengan pelaku.

Saat sedang membenarkan dasinya, pelaku tiba-tiba menyentuh dasi korban dengan dalih membantu merapikan. Namun, korban merasa pelaku menyentuh bagian lain anggota tubuhnya.

Karena kaget, korban hanya terdiam. Setelah itu, pelaku pergi karena harus mengajar.

Artikel Pelecehan di SMPN 3 Depok, Kepsek Malah Salahkan Siswa pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Ety menegaskan, pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru berinisial I hanya dilakukan secara verbal, itupun karena dipansing oleh siswa.

“Ini berupa secara verbal, kata-kata yang itupun karena dipancing olah anak-anak,” kata Ety saat ditemui wartawan di SMPN 3 Depok, Kamis (22/5/2025).

“Karena dipancing oleh anak, bapak Ira itu terbawa (ucapan anak),” tambahnya.

“Setelah itupun kami melakukan pemanggilan ke Pak Ira dan siswa tersebut, setelah itu kami melakukan klarifikasi terhadap video percakapan tersebut dengan dihasilkan keputusan bahwa masalah ini telah selesai secara kekeluargaan,” kata Ety.

Lebih lanjut, Ety juga menyalahkan postingan akun instagram @

Selain itu, Etty menyebut korban pelecehan seksual secara verbal di SMPN 3 Depok hanya satu orang siswi.

Sebelumnya, sejumlah siswi SMP di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh salah satu oknum guru.

Pelatih Ekstrakurikuler Sekolah (Ekskul), Sarah yang juga saksi mata kejadian menyebut, jumlah korban pelecehan seksual mencapai tujuh siswi.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sarah Prasiska Putri (@sarahprasiskaa)

Korban pertama adalah V, seorang siswi kelas 7. Ia mengaku sering dilecehkan oleh oknum guru SMP tersebut.

Korban kedua kasus pelecehan seksual oleh oknum guru SMP di Depok adalah A, siswi kelas 8. Dia mengaku dilecehkan oleh pelaku saat sedang membagikan obat penambah darah kepada siswa kelas 7 pada tahun 2024 silam.

Di salah satu kelas tempat mengajar, pelaku melakukan pelecehan sebanyak 2-3 kali. Mengaku terkejut dan bingung, korban hanya mundur dan meninggalkan ruangan tersebut.

Korban selanjutnya adalah S, siswi kelas 8 yang tidak sengaja berpapasan dengan pelaku saat jam kosong. Ketika menghampiri pelaku untuk bersalaman, korban justru diminta untuk duduk.

Pelaku menyuruh korban S untuk duduk karena dianggap tidak sopan jika berbicara dengan guru. Korban S akhirnya duduk bersama pelaku,” tulis pemilik akun @sarahprasiskaa, dikutip Kamis (22/5/2025)

Selama berbincang, respons pelaku sesekali melakukan pelecehan terhadap korban S. Tak hanya sekali, S kerap mendapatkan perlakukan tidak senonoh dari pelaku, yakni dengan dirangkul saat bersalaman.

Korban keempat merupakan siswi kelas 7 berinisial F. Saat pelecehan terjadi, korban bersama temannya sedang berbincang dengan pelaku.

Saat sedang membenarkan dasinya, pelaku tiba-tiba menyentuh dasi korban dengan dalih membantu merapikan. Namun, korban merasa pelaku menyentuh bagian lain anggota tubuhnya.

Karena kaget, korban hanya terdiam. Setelah itu, pelaku pergi karena harus mengajar.

Artikel Kepsek SMPN 3 Depok Bantah Ada Pelecehan Fisik Guru ke Murid pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Kasus ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun instagram @sarahprasiskaa yang viral sejak Rabu (21/5/2025), yang menampilkan narasi korban serta bukti rekaman percakapan bernada seksual yang diduga dilakukan oleh seorang oknum guru terhadap siswi yang diajar di kelasnya.

Postingan tersebut juga menarik perhatian Wali Kota Depok Supian Suri yang turut memberikan komentarnya.

“Sudah ditindaklajuti oleh @dp3ap2kb_depok,” tulis Supian Suri dalam komentarnya.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sarah Prasiska Putri (@sarahprasiskaa)

Akun tersebut diketahui milik Pelatih Ekstrakurikuler Sekolah (Ekskul), Sarah, yang juga saksi mata kejadian, menyebut jumlah korban pelecehan seksual mencapai tujuh siswi.

Para siswi korban pelecehan seksual tersebut diduga dilecehkan oleh oknum guru baik secara fisik maupun verbal.

“Jadi kejadian ada yang dari 2019, itu yang saya tahu.Dan itu beda-beda untuk timeline waktunya, ada dari 2024, terus juga ada juga yang 2025,” ” kata Sarah saat ditemui wartawan, Kamis (22/5/2025).

Korban pelecehan seksual sendiri mengaku dilecehkan secara verbal oleh oknum guru dengan obrolan dewasa. Bahkan, korban didampingi orang tuanya telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah.

Selain pelecehan dalam bentuk verbal, para siswi juga diduga dilecehkan secara fisik. Oknum guru terduga pelaku meremas bokong korban hingga membantu merapikan dasinya dengan maksud menyentuh bagian payudara.

“Macam-macam ada yang berupa maaf ya kayak memeras bokong korban itu, terus ada juga yang seakan-akan ingin membantu merapikan dasi padahal gerakan tangannya seakan-akan ingin menyentuh payudara korban,” ungkapnya.

Dari tujuh korban yang melapor, mereka merupakan kelas 7, 8, dan ada juga yang sudah lulus.

Sementara Pemerintah Kota Depok melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat untuk menelusuri kebenaran dari kasus yang membuat masyarakat geram tersebut.

“Semalam kami sudah menerima informasi awal, dan pagi ini tim kami langsung terjun ke sekolah untuk mengklarifikasi dan bertemu dengan pihak terkait,” ujar Nessi kepada wartawan, Kamis (22/5/2025).

Meski mengakui bahwa informasi yang dihimpun dari pihak sekolah masih terbatas, Nessi memastikan bahwa Pemkot Depok akan menyelidiki kasus ini secara mendalam dan tuntas. Menurutnya, perlindungan terhadap anak-anak khususnya di lingkungan pendidikan adalah prioritas utama.

“Jika benar ada tindakan pelecehan seksual seperti yang disebutkan dalam unggahan viral tersebut, kami siap memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban, baik dari sisi psikologis maupun hukum,” tegasnya.

DP3AP2KB juga akan menggali langsung kesaksian para siswa yang disebut-sebut sebagai korban dalam rekaman yang beredar. Langkah cepat ini, kata Nessi, menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak di sekolah.

Artikel Viral Pelecehan Oknum Guru Kepada 7 Siswi di Depok pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Sebelumnya, polemik yang terjadi di SDN Pocin 1 tersebut bahkan sempat membuat para orang tua murid menggugat Wali Kota Depok saat itu,  Muhammad Idris, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Anggota DPRD Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Ade Firmansyah, meminta Pemkot Depok merevisi kembali kebijakan untuk merubah fungsi SDN Pondok Cina 1 menjadi Sekolah anak berkebutuhan khusus.

“Anggaran pembangunan Masjid Raya Margonda telah disetujui oleh DPRD Kota Depok pada Rapat Paripuna yang dilaksanakan pada akhir 2024. Bahkan, anggaran pembangunan Masjid Raya Margonda telah disahkan dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan akhir 2024, saat itu semua telah sepakat atas pembangunan itu,” ujar Ade Firmansyah kepada awak media, Senin (19/5/2025).

Ade menegaskan bahwa pembangunan Masjid Raya Margonda merupakan aspirasi masyarakat yang telah ditampung DPRD sebagai wakilnya.

“Jadi, masyarakat menantikan adanya masjid raya yang pembangunannya difasilitasi oleh pemerintah. Nah, Masjid Raya Margonda merupakan keinginan masyarakat Depok,” jelas Ade.

Ia juga sangat menyayangkan hilangnya harapan masyarakat yang meminta pembangunan Masjid Raya Margonda oleh pernyataan Wali Kota Depok yang menyebut Gedung eks SDN Pocin 1 akan dibuat sekolah anak berkebutuhan khusus.

“Artinya, pembangunan yang sudah dibahas sejak jauh hari, bahkan sudah ketok palu di DPRD dan masuk ke dalam Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tiba-tiba berubah, itu berpotensi melanggar konstitusi namanya,” ketus Ade.

Ade meminta Pemkot Depok benar-benar melihat secara jernih dan merevisi apa yang telah dilontarkan Wali Kota Depok, Supian Suri soal pembangunan sekolah berkebutuhan khusus.

“Sebab, pernyataan wali kota tentang gedung eks SDN Pondok Cina 1 bisa menimbulkan polemik di DPRD Depok. Bahkan, dengan perubahan atau alih fungsi gedung eks SDN Pocin 1 sudah diketahui semua pihak,” imbuhnya.

Ade mengingatkan, bahwa sebelumnya juga telah dibahas lokasi SDN Pondok Cina 1 sangat tidak layak untuk fasilitas sekolah. Karena mengancam keselamatan pengguna jalan.

“Jadi, ini bukan berarti saya menolak, tapi untuk dipertimbangkan apa yang sudah di bahas rencana pembangunan 2025 dalam rapat pada 2024 bisa direalisasikan dimana eks gedung SDN Pocin 1 itu peruntukannya adalah pembangunan masjid, bukan sekolah,” imbuh politisi PKS Kota Depok itu.

Artikel Ubah Fungsi SDN Pocin 1, DPRD Nilai Pemkot Depok Langgar Konstitusi pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.

Kebiakan tersebut tak ayal mengundang kontroversi dan menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai benih terjadinya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta aset negara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut akan memanggil para bupati dan wali kota se-Jabar pada 8 April 2025 mendatang, termasuk Supian Suri dengan kebijakannya yang penuh kontroversi justru diawal masa kepemimpinannya.

Meski begitu, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok Supian Suri.

Dia beralasan bahwa Supian adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.

“Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” imbuh Dedi Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Menyikapi pernyataan Dedi Mulyadi tersebut, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) merespon dengan menegaskan bahwa jabatan Wali Kota bukan ajang latihan.

“Jabatan Wali Kota Depok itu posisi strategis yang bertanggung jawab atas hajat hidup dua juta jiwa lebih penduduk Kota Depok,” ujar Mustofa Hadi Karya saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Kamis (3/4).

“Kalau memimpin 2 juta lebih warga Depok dengan kebijakan kontroversial dianggap latihan, maka latihan apa? latihan korupsi atau latihan penyalahgunaan wewenang?,” tambah pria yang akrab disapa Opan tersebut.

Dirinya menegaskan harus ada tindakan tegas dari Gubernur sebagai atasan langsung Wali Kota agar kejadian tersebut bisa terulang dimasa mendatang.

“Harus ada tindakan tegas sesuai undang-undang yang berlaku, ini penting karena kebijakan diawal kepemimpinan akan menjadi landasan kebijakan selanjutnya, jangan sampai kesalahan dimaklumi atau bahkan diampuni, jadi tidak ada efek jeranya,” tegas Opan.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri yang baru menjabat, sudah mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan mengizinkan penggunaan mobil dinas milik Pemkot Depok untuk keperluan mudik yang notabene merupakan keperluan pribadi, bukan keperluan dinas.

Penyalahgunaan Mobil Dinas Bisa Dipecat

Penggunaan mobil dinas hanya diizinkan untuk kepentingan dinas yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi jabatan pengguna.

Penggunaan untuk kepentingan pribadi, seperti mudik Lebaran, dilarang keras. Waktu penggunaan umumnya terbatas pada hari kerja kantor, dan pengguna wajib mengenakan seragam dinas.

Perjalanan keluar kota memerlukan izin tertulis dari pimpinan instansi. Penggunaan di luar jam kerja dan hari kerja juga memerlukan izin tertulis.

Hanya ASN, pejabat negara, TNI, dan Polri yang telah ditunjuk dan diberikan kendaraan dinas yang diperbolehkan menggunakannya. Keluarga atau pihak lain tidak diperbolehkan.

Penggunaan mobil dinas untuk perjalanan dinas harus dilaporkan secara resmi. Pengguna bertanggung jawab atas perawatan dan kondisi mobil.

Kerusakan atau kehilangan mobil dinas akibat penggunaan di luar kepentingan dinas harus diganti oleh pengguna.

Penyalahgunaan mobil dinas dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, mulai dari teguran hingga pemecatan.

Artikel Dedi Mulyadi Sebut Supian Suri Masih Latihan, Ketum FWJ Indonesia: Memimpin 2 Juta Jiwa Bukan Ajang latihan pertama kali tampil pada FWJ Indonesia.